Kaltimreport.com – Komitmen untuk memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (Perusda) terus digaungkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Melalui program revitalisasi menyeluruh DPRD ingin memastikan bahwa seluruh Perusda di Kaltim dikelola dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan bebas dari campur tangan politik.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim Muhammad Husni Fahruddin. Ia menegaskan bahwa langkah ini sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap peran strategis Perusda sebagai penggerak roda ekonomi daerah.
“Sudah saatnya kita menempatkan manajemen Perusda di tangan orang-orang yang benar-benar kompeten. Tidak boleh lagi ada praktik-praktik yang mengedepankan kepentingan politik pribadi,” kata politisi dari Golkar yang akrab disapa Ayub.
Revitalisasi ini menurutnya, tidak hanya menyentuh struktur organisasi tetapi juga menyasar sektor-sektor strategis yang selama ini menjadi andalan ekonomi Kaltim. Mulai dari pertambangan, minyak dan gas (migas), kehutanan, hingga sektor pertanian, perkebunan, dan kelistrikan akan menjadi fokus pembenahan.
Husni menambahkan bahwa seleksi pejabat Perusda akan dilakukan secara ketat dan transparan. Ia menolak keras segala bentuk nepotisme atau penempatan berdasarkan hubungan politik yang selama ini menjadi masalah laten dalam tubuh BUMD. “Kita ingin mengakhiri era orang gubernur atau orang wakil gubernur yang kita butuhkan adalah figur profesional bukan loyalis politik,” tegasnya.
Salah satu indikator keberhasilan revitalisasi ini lanjut Husni adalah hadirnya individu-individu berintegritas dengan rekam jejak yang kuat di bidang masing-masing. Ia menegaskan bahwa siapapun yang tidak memenuhi standar kinerja akan dievaluasi dan digantikan tanpa kompromi.
Langkah ini pun mendapat sambutan positif dari berbagai pihak karena dinilai sebagai peluang besar untuk mengoptimalkan peran Perusda dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak pihak berharap agar program ini mampu mengatasi berbagai persoalan klasik seperti tumpang tindih kewenangan, ketidakefisienan, serta intervensi politik yang selama ini membelenggu.
“Revitalisasi ini bukan hanya soal mengganti orang tapi tentang membangun sistem pengelolaan yang modern dan akuntabel. Kita ingin membuktikan bahwa Perusda bisa dikelola seperti perusahaan profesional yang mampu memberi manfaat riil bagi masyarakat Kaltim,” tutup Husni optimistis.
