Kaltimreport.com – Pembangunan sebuah tugu di ruang publik sering kali menarik perhatian masyarakat, baik dari segi estetika maupun anggaran yang digunakan.<\/p>\n
Tak jarang, proyek-proyek semacam ini menuai kontroversi, terutama jika hasil akhirnya dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Hal inilah yang terjadi pada Tugu Pesut di simpang Lembuswana, Kota Samarinda.<\/p>\n
Keberadaan tugu ini menjadi perbincangan hangat di media sosial, memicu beragam tanggapan dari warga.<\/p>\n
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar, sebelumnya telah menyebut akan memanggil Dinas PUPR selaku pelaksana proyek pembangunan tugu pesut itu. DPRD akan meminta transparansi.<\/p>\n
Ketika dikonfirmasi, Deni menyebut akan memanggil DPUPR dalam waktu dekat, sekitar pertengahan bulan Februari ini. Setelah melewati masa reses pada pekan pertama bulan kedua di 2025.<\/p>\n
\u201cPaling tidak pekan kedua atau ketiga itu estimasinya. Karena kan pekan pertama kita masih reses, ya,\u201d katanya.<\/p>\n
Nantinya rapat bersama pemkot itu tidak hanya menanyakan transparansi anggaran tugu pesut saja. Termasuk juga berbagai proyek pembangunan infrastruktur lainnya di Samarinda.<\/p>\n
Hal itu menjadi bentuk pelaksanaan akan fungsi kontrol dari lembaga legislatif alias DPRD kota terhadap penggunaan anggaran daerah untuk pembangunan di Ibu Kota Kaltim.<\/p>\n
\u201cTermasuk berkaitan dengan infrastruktur pengendalian banjir dan perencanaan pembangunan 2025-2026 juga nanti akan kita bahas\u201d tambahnya.<\/p>\n
Deni ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat dari segala jenis kegiatan pemerintah kota. Karena bagaimanapun, kegiatan pemerintah didanai dari anggaran daerah yang bersumber dari masyarakat juga.<\/p>\n
\u201cSehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari apa yang pemerintah kerjakan. Kita ingin membahas secara menyeluruh,\u201d pungkas Deni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"