Kaltimreport.com – Pernikahan merupakan ikatan sakral yang idealnya tercatat secara resmi untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan, terutama perempuan dan anak.<\/p>\n
Namun, di tengah masyarakat, praktik pernikahan siri masih banyak terjadi, menimbulkan berbagai dampak sosial dan hukum.<\/p>\n
Tanpa pencatatan resmi, perempuan dan anak sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak mereka, termasuk administrasi kependudukan, pendidikan, hingga jaminan sosial.<\/p>\n
Menyikapi hal ini, Komisi IV DPRD Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat guna membahas dampak pernikahan siri serta langkah-langkah pengawasan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkannya.<\/p>\n
\u201cBanyak kasus yang kami tangani berawal dari pernikahan siri, terutama yang berdampak pada perempuan dan anak. Regulasi sebenarnya sudah ada, Komisi IV memiliki perda tentang ketahanan keluarga,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ia menyoroti jumlah kasus isbat nikah yang tertunda di Pengadilan Agama, yang saat ini mencapai sekitar 3.000 kasus.<\/p>\n
Mayoritas berasal dari pasangan yang menikah di usia muda dan menghadapi kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan.<\/p>\n
Selain itu, peran penghulu liar dalam praktik pernikahan siri turut menjadi perhatian.<\/p>\n
Menurutnya, jika pembuatan perda khusus tentang nikah siri sulit diwujudkan, maka pengawasan terhadap praktik tersebut harus diperketat.<\/p>\n
\u201cJika perda khusus sulit, maka setidaknya perlu ada pengawasan lebih ketat terhadap pernikahan yang tidak tercatat secara resmi,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Dampak sosial dari pernikahan siri juga dinilai signifikan, termasuk tingginya angka keterlantaran anak yang berujung pada kemiskinan.<\/p>\n
Komisi IV DPRD Samarinda berharap seluruh perangkat daerah dapat terlibat aktif dalam mencari solusi atas persoalan ini.<\/p>\n
\u201cDiskusi ini harus terus berlanjut, dan semua pihak harus berperan dalam mencari solusi terbaik,\u201d pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"