Kaltimreport.com – Samarinda Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Selamat Ari Wibowo, mengajak masyarakat untuk lebih memahami proses demokrasi dan pentingnya keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan prioritas pemerintah. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) Kaltim ke-4 Tahun 2025, yang berlangsung pada Sabtu (24\/5\/2025) di Dusun Sido Makmur RT 022, Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.<\/p>\n
Mengusung tema “Prioritas Kebijakan Publik”, acara tersebut menghadirkan dua narasumber yakni Munabbihuddin dan Ahmad Ali Fahrudi, S.H., dengan moderator Alauddin yang memandu jalannya diskusi secara interaktif dan dinamis.<\/p>\n
Dalam pemaparannya, Selamat Ari Wibowo menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan alat utama bagi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Menurutnya, proses perumusan kebijakan harus dilakukan secara sistematis dan melalui tahapan yang jelas, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi implementasi.<\/p>\n
\u201cKebijakan publik tidak bisa dibuat sembarangan. Ia harus dirancang melalui proses yang terstruktur dan melibatkan banyak pihak agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Selamat mencontohkan sejumlah kebijakan strategis seperti subsidi BBM, larangan berdagang di trotoar, serta perubahan kurikulum pendidikan. Semua itu, katanya, merupakan bentuk respons pemerintah terhadap kebutuhan riil masyarakat.<\/p>\n
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya masyarakat memahami serta ikut serta dalam proses kebijakan publik. Masyarakat, kata Selamat, tidak boleh hanya menjadi objek, melainkan harus aktif sebagai subjek dalam demokrasi.<\/p>\n
\u201cKebijakan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat paham proses dan dampaknya, mereka bisa turut mengarahkan kebijakan agar lebih tepat sasaran,\u201d ungkapnya.<\/p>\n