Kaltimreport.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah strategis dalam merespons meningkatnya keresahan masyarakat terhadap praktik ilegal yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas). Untuk itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas\u2019ud, mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang akan bertugas mengawasi dan menindak tegas ormas-ormas yang menyimpang dari peran sosialnya.<\/p>\n
Pengumuman ini disampaikan Rudy usai mengikuti rapat koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim.\u00a0 Dalam pertemuan tersebut, ia menyoroti urgensi pembentukan Satgas sebagai bentuk respons cepat terhadap fenomena pungutan liar, intimidasi, serta aksi premanisme yang mengganggu ketertiban umum dan dunia usaha.<\/p>\n
\u201cSatgas ini akan melibatkan unsur TNI, Polri, Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat.\u00a0 Kita butuh kerja kolektif untuk mencegah dan menindak aktivitas ormas yang tak lagi berada di jalur yang benar,\u201d ujar Rudy.<\/p>\n
Menurutnya, banyak kasus ditemukan di lapangan, di mana sejumlah oknum mengklaim sebagai bagian dari ormas namun melakukan pemalakan terhadap pelaku usaha, bahkan warga biasa, tanpa dasar hukum yang sah.\u00a0 Praktik seperti ini dianggap merusak citra organisasi masyarakat dan berpotensi menghambat iklim investasi di Kaltim.<\/p>\n
\u201cPemprov\u00a0hanya\u00a0mengenal\u00a0pungutan\u00a0yang\u00a0diatur\u00a0dalam\u00a0Peraturan\u00a0Daerah.\u00a0Selain\u00a0itu,\u00a0dianggap\u00a0ilegal\u00a0dan\u00a0akan\u00a0kami\u00a0proses,\u201d\u00a0tegas\u00a0Rudy.<\/p>\n
Lebih lanjut, data yang diungkapkan Kesbangpol menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan.\u00a0 Dari 3.468 ormas yang terdaftar sejak 2007, hanya 931 yang masih tercatat aktif hingga April 2025.\u00a0 Sisanya dinilai tidak lagi menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya atau bahkan hilang tanpa jejak.\u00a0 Kondisi ini memperkuat urgensi dilakukannya validasi ulang dan pembinaan terhadap eksistensi ormas di daerah.<\/p>\n
Dukungan terhadap langkah tegas Pemprov datang dari DPRD Kaltim.\u00a0 Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, menyatakan bahwa pembentukan Satgas adalah terobosan penting untuk menjaga keamanan dan mendukung kelancaran roda ekonomi daerah.<\/p>\n
\u201cKami sepakat bahwa ormas yang sejatinya berfungsi sebagai mitra pembangunan harus diarahkan kembali ke jalur semestinya.\u00a0 Jangan sampai justru menjadi pengganggu stabilitas sosial,\u201d ungkap Sapto.<\/p>\n
Ia\u00a0menambahkan\u00a0bahwa\u00a0pengawasan\u00a0terhadap\u00a0aktivitas\u00a0ormas\u00a0harus\u00a0dilakukan\u00a0secara\u00a0berkala,\u00a0dan\u00a0masyarakat\u00a0pun\u00a0didorong\u00a0untuk\u00a0melapor\u00a0jika\u00a0menemukan\u00a0indikasi\u00a0penyalahgunaan\u00a0organisasi\u00a0sebagai\u00a0alat\u00a0pemerasan\u00a0atau\u00a0tekanan\u00a0sosial.<\/p>\n
Dengan dibentuknya Satgas ini, Pemerintah Provinsi Kaltim ingin memastikan bahwa setiap organisasi masyarakat yang beroperasi benar-benar menjalankan fungsinya sesuai konstitusi dan peraturan yang berlaku.\u00a0 Pendekatan ini tidak hanya menargetkan penertiban, tetapi juga pembinaan bagi ormas-ormas yang masih memiliki komitmen positif terhadap pembangunan.<\/p>\n
\u201cJika terbukti melanggar hukum atau menyalahgunakan nama ormas, maka siapa pun akan ditindak tegas dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku,\u201d\u00a0 pungkas Rudy.<\/p>\n
Kalimantan\u00a0Timur\u00a0kini\u00a0menapaki\u00a0babak\u00a0baru\u00a0dalam\u00a0tata\u00a0kelola\u00a0ormas,\u00a0dengan\u00a0harapan\u00a0iklim\u00a0sosial\u00a0yang\u00a0kondusif\u00a0dan\u00a0iklim\u00a0investasi\u00a0yang\u00a0stabil\u00a0dapat\u00a0berjalan\u00a0berdampingan\u00a0untuk\u00a0mewujudkan\u00a0pembangunan\u00a0daerah\u00a0yang\u00a0berkelanjutan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"