Kaltimreport.com – Masalah kerusakan Jembatan Mahakam I di Samarinda pasca-insiden tabrakan kapal belum menunjukkan kejelasan perbaikan.\u00a0 Lambatnya tindak lanjut dari pihak terkait membuat anggota DPRD Kalimantan Timur angkat bicara, mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani aset strategis yang sangat penting bagi aktivitas masyarakat.<\/p>\n
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin, menyayangkan minimnya progres penanganan, meskipun pihak pelaku insiden telah menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.\u00a0 Ia menilai bahwa terlalu banyak waktu dihabiskan hanya untuk menghitung nilai kerugian tanpa ada langkah konkret di lapangan.<\/p>\n
\u201cHingga sekarang, kita masih mendengar bahwa kerusakan sedang dihitung ulang oleh BPJN bersama konsultan.\u00a0 Tapi kapan hasilnya selesai? Itu yang tidak pernah dijelaskan secara pasti,\u201d ujar Sabaruddin.<\/p>\n
Kondisi ini,\u00a0 lanjut dia,\u00a0 menimbulkan ketidakpastian di kalangan warga Samarinda dan sekitarnya.\u00a0 Jembatan Mahakam I merupakan jalur vital yang menghubungkan sisi utara dan selatan kota, serta menjadi penopang utama lalu lintas barang dan jasa.\u00a0 Tanpa kejelasan waktu perbaikan, keresahan masyarakat terus tumbuh.<\/p>\n
\u201cIni bukan hanya soal nilai kerugian.\u00a0 Publik menanti komitmen nyata dari pemerintah. Setiap hari, ribuan kendaraan melintasi jembatan ini.\u00a0 Jika terus dibiarkan, bisa berdampak besar terhadap pergerakan ekonomi,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Menurut data sementara, kerusakan salah satu bagian jembatan disebut memerlukan anggaran sekitar Rp 30 miliar.\u00a0 Namun jumlah tersebut baru mencerminkan sebagian dari total kerusakan, dan belum ada kepastian resmi berapa nilai keseluruhannya atau dari mana anggaran perbaikan akan dikucurkan.<\/p>\n
Sabaruddin menambahkan bahwa Komisi II akan terus mengawasi perkembangan kasus ini, termasuk membuka opsi pemanggilan pihak-pihak terkait dalam rapat resmi jika diperlukan.\u00a0 Ia menegaskan bahwa DPRD tidak akan diam ketika fasilitas umum dibiarkan rusak terlalu lama.<\/p>\n
\u201cKami memberi ruang kepada pihak teknis untuk bekerja, tetapi ruang itu bukan tanpa batas.\u00a0 Kalau progresnya mandek, kita akan segera undang mereka dalam forum resmi,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Ia juga menyoroti bahwa kejadian ini memperlihatkan kelemahan dalam sistem tanggap darurat dan koordinasi antarinstansi.\u00a0 Situasi ini menjadi ironi, mengingat Kaltim sedang bersiap menyambut pemindahan Ibu Kota Negara yang menuntut kesiapan infrastruktur berkualitas tinggi.<\/p>\n
\u201cPublik bisa kehilangan kepercayaan jika persoalan seperti ini tidak cepat diselesaikan.\u00a0 Ini menyangkut wibawa pemerintah daerah,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Di akhir keterangannya, Sabaruddin mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan kepada masyarakat.\u00a0 Ia meyakini bahwa transparansi adalah fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik.<\/p>\n
\u201cKalau memang butuh waktu, sampaikan.\u00a0 Kalau ada kendala teknis, jelaskan. Yang penting warga tahu dan merasa dilibatkan,\u201d tutupnya.<\/p>\n
Dengan posisi DPRD sebagai pengawas, Komisi II memastikan akan terus berada di barisan depan untuk mengawal perbaikan Jembatan Mahakam I hingga tuntas.\u00a0 Karena bagi mereka, fasilitas publik seperti ini adalah urusan mendesak, bukan untuk ditunda-tunda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"