Kaltimreport.com – Ketegangan mencuat di tengah pembahasan persoalan ketenagakerjaan di Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD), setelah pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi IV DPRD Kalimantan Timur memicu laporan dari Bubuhan Advokat Kaltim ke Badan Kehormatan (BK) DPRD.\u00a0 Laporan itu menuding adanya pelecehan terhadap profesi advokat dalam forum resmi tersebut.<\/p>\n
Menanggapi polemik itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, memberikan penjelasan menyeluruh.\u00a0 Ia memastikan bahwa seluruh proses RDP, termasuk undangan kepada pihak manajemen RSHD, telah dijalankan sesuai prosedur resmi dan waktu yang ditentukan.<\/p>\n
\u201cSurat undangan telah kami kirimkan maksimal dua minggu sebelum jadwal pelaksanaan RDP.\u00a0 Semua dijalankan sesuai dengan aturan dan tata tertib dewan,\u201d jelas Andi Satya.<\/p>\n
Ia membantah keras adanya pelecehan terhadap profesi advokat sebagaimana dituduhkan.\u00a0 Menurut Andi, pimpinan rapat justru bersikap profesional dan memberikan ruang yang layak kepada kuasa hukum pihak RSHD untuk memilih meninggalkan forum, jika tidak sepakat dengan mekanisme yang berlaku.<\/p>\n
\u201cPimpinan rapat tidak mengusir siapa pun. Justru memberi opsi kepada kuasa hukum untuk meninggalkan ruangan secara terhormat.\u00a0 Forum kami dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjamin hak imunitas anggota DPRD dalam menjalankan tugas,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Andi menjelaskan bahwa fokus utama RDP bukan untuk memperdebatkan aspek hukum atau membenturkan kepentingan antarprofesi,\u00a0 melainkan untuk mengurai permasalahan utama yang tengah dihadapi para pegawai RSHD, yaitu keterlambatan pembayaran gaji yang sudah berlarut.<\/p>\n
\u201cIsu sentral yang kami bahas adalah nasib para tenaga kerja yang belum menerima gaji mereka.\u00a0 Banyak dari mereka tinggal di Samarinda dan hidupnya bergantung pada kepastian itu.\u00a0 Maka, ini adalah soal hak dasar, bukan arena perdebatan hukum,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Berkaitan dengan jalannya rapat, Komisi IV memilih menghentikan pembahasan jika pihak yang diundang secara resmi,\u00a0 yakni manajemen RSHD,\u00a0 tidak hadir.\u00a0 Ia menyebut bahwa keputusan atau rekomendasi yang menyangkut kesejahteraan karyawan harus melibatkan langsung pihak yang bertanggung jawab.<\/p>\n
\u201cTanpa kehadiran manajemen, kami tidak bisa mengambil keputusan strategis.\u00a0 Mereka yang memiliki kewenangan, dan kami ingin memastikan mereka hadir dalam forum resmi,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Sebagai bentuk keterbukaan,\u00a0 Andi juga menegaskan bahwa Komisi IV siap memberikan klarifikasi kapan pun diperlukan, termasuk terkait surat keberatan yang dilayangkan Bubuhan Advokat Kaltim.\u00a0 Menurutnya, DPRD tetap membuka ruang komunikasi dengan semua pihak.<\/p>\n
\u201cKami siap berdialog dan menjelaskan semuanya.\u00a0 DPRD tidak pernah menghindar.\u00a0 Justru kami ingin agar persoalan ini terang dan bisa diselesaikan dengan kepala dingin,\u201d tutupnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"