Kaltimreport.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berinisiatif dalam memberikan pendidikan gratis melalui program “Gratispol” menuai respon positif dari DPRD Kaltim.\u00a0 Meski, para wakil rakyat meminta kejelasan lebih lanjut terkait legalitas dan mekanisme pelaksanaannya.<\/p>\n
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menilai bahwa meski ide dasarnya mulia dan bermanfaat,\u00a0 pelaksanaan program Gratispol masih menyisakan sejumlah pertanyaan penting yang perlu segera dijawab oleh pihak eksekutif.<\/p>\n
\u201cKami sangat menyambut hangat program ini.\u00a0 Tapi jangan lupa, banyak dari kami di DPRD yang saat kampanye kemarin juga menjadi juru kampanye (jurkam). Ketika masyarakat menagih janji, tentu yang pertama kali ditanya adalah kami,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Menurutnya, program ini sudah menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat.\u00a0 Namun karena belum ada kejelasan teknis banyak pihak termasuk mahasiswa dan orang tua, menjadi bingung. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul, lanjut Nurhadi.<\/p>\n
Ia menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara Gratispol dan program beasiswa yang sudah berjalan sebelumnya.\u00a0 Menurutnya, perbedaan itu harus dijelaskan secara terang agar tidak terjadi kesalah pahaman atau harapan yang berlebihan.<\/p>\n
\u201cKalau beasiswa itu jelas ada indikator dan seleksinya.\u00a0 Tapi kalau gratis kuliah untuk semua, itu artinya semua masyarakat Kaltim bisa mengakses tanpa syarat. Ini harus ditegaskan agar tidak menimbulkan ekspektasi yang keliru,\u201d tuturnya.<\/p>\n
Nurhadi juga menegaskan pentingnya penjelasan lebih rinci mengenai cakupan program, terutama untuk mahasiswa yang sudah aktif di kampus.\u00a0 Ia mempertanyakan apakah mahasiswa yang kini berada di semester lanjut juga akan menerima manfaat, atau hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru.<\/p>\n
\u201cBagaimana dengan mahasiswa semester dua,tiga,lima,atau delapan? Apakah mereka ikut mendapatkan fasilitas ini, atau hanya yang baru masuk? Inilah teknis yang sampai hari ini belum kami ketahui secara rinci,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Lebih jauh, ia mengaku bahwa sebagian besar anggota DPRD bahkan belum mengetahui siapa yang tergabung dalam tim teknis penyusun program tersebut.\u00a0 Menurutnya, ini menunjukkan lemahnya komunikasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam merancang kebijakan publik yang besar dan berdampak luas.<\/p>\n
Untuk itu, Nurhadi mengusulkan agar program Gratispol segera diperkuat dengan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).\u00a0 Tanpa dasar hukum yang jelas, ia khawatir program ini tidak akan memiliki daya tahan, terutama jika terjadi perubahan kepemimpinan di masa depan.<\/p>\n
\u201cProgram ini bagus dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.\u00a0 Tapi tanpa payung hukum yang kuat, dikhawatirkan pelaksanaannya tidak berkelanjutan,\u201d pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"