Kaltimreport.com – DPRD Kota Samarinda melalui Komisi IV kembali menyoroti sejumlah isu strategis di sektor pendidikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Selasa (1\/7\/2025).<\/p>\n
Pertemuan ini menjadi ajang evaluasi pelaksanaan program pendidikan tahun anggaran 2025 serta pembahasan rencana perubahan alokasi anggaran yang sedang berjalan.<\/p>\n
Anggota Komisi IV, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyebut forum tersebut sebagai momen penting untuk mengkaji efektivitas program pendidikan sekaligus menyelaraskan kebijakan antara legislatif dan eksekutif.<\/p>\n
\u201cKami membahas progres pelaksanaan APBD 2025, termasuk infrastruktur pendidikan di tingkat SMP dan SMA. Beberapa program masih berjalan dan perlu dikawal agar sesuai sasaran,\u201d ujar Novan.<\/p>\n
Dalam kesempatan itu, ia turut menyinggung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Menurutnya, sebaran siswa di SMP Negeri masih belum merata.<\/p>\n
\u201cBanyak sekolah negeri yang belum memenuhi kuota siswa. Siswa yang tidak diterima di sekolah pilihannya akan dialihkan ke sekolah terdekat dari domisili mereka,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Isu lain yang mengemuka adalah keterbatasan jumlah guru di Samarinda. Menurut Novan, Disdikbud menghadapi tantangan besar dalam mencukupi kebutuhan tenaga pengajar, menyusul banyaknya guru yang pensiun setiap tahun sementara rekrutmen baru sangat terbatas.<\/p>\n
\u201cSetiap tahun puluhan guru pensiun, tapi formasi baru sangat minim. Ini bisa berdampak langsung pada mutu pendidikan,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Terkait peningkatan kapasitas guru, Novan menambahkan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM bukan sepenuhnya tanggung jawab Disdikbud, melainkan berada di bawah kewenangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).<\/p>\n
\u201cPelatihan dan diklat guru menjadi wewenang BPSDM, bukan sepenuhnya berada di bawah Disdikbud,\u201d pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"