Kaltimreport.com – Sektor pendidikan di Samarinda dipastikan tidak akan terdampak meski terjadi penyesuaian dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025.<\/p>\n
Kepastian ini ditegaskan oleh Ismail Latisi dari Komisi IV DPRD Samarinda yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan bidang yang wajib dilindungi secara konstitusional.<\/p>\n
Menurutnya, setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyalurkan minimal 20 persen dari total APBD untuk mendukung kebutuhan pendidikan. Aturan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan perintah undang-undang yang harus dijalankan dengan konsisten.<\/p>\n
\u201cBidang pendidikan itu sifatnya wajib. Jadi sekalipun ada efisiensi di pos lain, anggarannya tidak bisa diganggu,\u201d kata Ismail.<\/p>\n
Ia menilai, kepastian anggaran ini penting untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di Samarinda. Dengan dukungan dana yang cukup, sekolah-sekolah dapat berinovasi, memperbaiki sarana belajar, serta meningkatkan kapasitas tenaga pendidik.<\/p>\n
Politikus PKS itu menegaskan, DPRD akan terus mengawal kebijakan pendidikan agar berjalan sesuai amanat konstitusi.<\/p>\n
\u201cMasa depan Samarinda sangat ditentukan kualitas pendidikannya. Karena itu, soal anggaran pendidikan tidak boleh ada tawar-menawar,\u201d pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"