KALTIMREPORT.COM, SANGATTA \u2014 Dua tahun sejak disahkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih berjuang menegakkan semangat keadilan sosial di tengah dominasi korporasi besar. Aturan yang mewajibkan perusahaan merekrut minimal 80 persen tenaga kerja lokal belum berjalan sesuai harapan.<\/p>\n
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim, Roma Malau, menyebut bahwa reformasi kebijakan tenaga kerja di daerah masih berlangsung bertahap. \u201cPeraturannya sudah jelas, tapi praktik di lapangan belum maksimal. Ini pekerjaan rumah kita bersama,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan manfaat ekonomi daerah tidak terserap hanya oleh pemodal besar, melainkan juga dirasakan langsung oleh warga lokal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak perusahaan yang menempatkan efisiensi dan produktivitas di atas aspek pemerataan.<\/p>\n
\u201cSering alasannya soal kompetensi, padahal kadang hanya soal kebiasaan lama,\u201d kata Roma.<\/p>\n
Ia menambahkan, pemerintah tidak menutup pintu bagi rekrutmen dari luar daerah, tetapi dengan syarat keahlian yang benar-benar langka di tingkat lokal.<\/p>\n
\u201cKalau keahlian itu belum dimiliki tenaga kerja kita, boleh diisi dari luar. Tapi harus dibuktikan dengan data yang valid,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Pemkab Kutim bersama DPRD dan instansi pengawas ketenagakerjaan kini menyiapkan langkah pengawasan terpadu untuk memastikan implementasi berjalan. \u201cKita ingin memastikan aturan tidak berhenti di atas kertas,\u201d tegas Roma.<\/p>\n
Lebih dari sekadar penegakan regulasi, langkah ini juga menjadi refleksi tentang arah pembangunan Kutim yang berorientasi pada keseimbangan antara pertumbuhan industri dan keberlanjutan sosial.<\/p>\n
\u201cKalau warga lokal bisa bekerja di tanahnya sendiri, di situlah makna pembangunan yang sesungguhnya,\u201d pungkas Kepala Disnakertrans itu. (ADV\/Diskominfo Kutim\/—)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"