KALTIMREPORT.COM, SANGATTA \u2014 Di saat sebagian besar daerah di Kalimantan Timur mengalami peningkatan jumlah anak tidak sekolah (ATS), Kutai Timur justru mencatat tren sebaliknya. Berdasarkan data Pusat Data Nasional Pendidikan, jumlah ATS di Kutim turun dari 13 ribu anak pada Maret 2025 menjadi sekitar 9 ribu anak pada September 2025 atau sekitar 30 persen dalam kurun waktu enam bulan.<\/p>\n
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono, menyebut keberhasilan ini tidak bergantung pada program baru, melainkan pada pembenahan sistem data pendidikan.<\/p>\n
\u201cBegitu data pusat kami terima, kami verifikasi satu per satu di lapangan. Ini dilakukan untuk memastikan kembali kebenaran data dan menghindari adanya anomali,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Proses verifikasi dilakukan lintas sektor dengan melibatkan PKK, RT, Disdukcapil, hingga Puskesmas. Pendekatan ini memungkinkan pengecekan langsung ke rumah tangga, memastikan anak-anak yang terdaftar benar-benar tidak bersekolah. Hasilnya, ribuan data dinyatakan tidak akurat, menunjukkan banyak anak ternyata masih aktif di sekolah formal maupun nonformal.<\/p>\n
\u201cSekitar tiga ribu data langsung terklarifikasi di tahap awal,\u201d kata Mulyono.<\/p>\n
Saat ini masih ada sekitar 4.500 data yang belum terverifikasi akibat perbedaan antara data kependudukan dan data pendidikan. Pemerintah menargetkan seluruh validasi rampung sebelum akhir 2025.<\/p>\n
Mulyono menilai, pembaruan data adalah langkah mendasar sebelum merumuskan kebijakan pengentasan ATS. \u201cIntervensi baru bisa efektif kalau datanya bersih,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Model verifikasi lapangan yang diterapkan Kutim kini dilirik sebagai praktik baik bagi daerah lain di Kalimantan Timur. Pendekatan berbasis partisipasi warga ini menunjukkan bahwa transparansi dan kolaborasi lintas sektor bisa menjadi kunci memperbaiki tata kelola pendidikan di tingkat lokal. (ADV\/Diskominfo Kutim\/—)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"