KALTIMREPORT.COM, SANGATTA \u2014 Di tengah persoalan klasik ketidaksinkronan data pendidikan nasional, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) justru tampil sebagai pelopor. Melalui program verifikasi mandiri, pemerintah daerah ini membuktikan bahwa tata kelola pendidikan yang akurat dapat dibangun dari tingkat lokal \u2014 bukan semata menunggu pembaruan dari pusat.<\/p>\n
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono, menjelaskan inisiatif ini muncul setelah ditemukan banyak data keliru dalam sistem nasional. \u201cKami mendapati ribuan anak yang sebenarnya masih bersekolah, tetapi tercatat sebagai tidak sekolah. Itu tidak bisa dibiarkan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Disdikbud Kutim kemudian membentuk tim lintas lembaga yang terdiri atas unsur RT, PKK, Disdukcapil, dan Puskesmas. Mereka turun langsung ke lapangan untuk mencocokkan data secara manual, rumah ke rumah. Pendekatan berbasis partisipasi warga ini dinilai jauh lebih efisien dan humanis dibanding sekadar menunggu pembaruan administratif.<\/p>\n
Langkah itu membuahkan hasil: ribuan data berhasil dikoreksi, dan hasil verifikasi Kutim kini diadopsi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai referensi pembaruan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).<\/p>\n
Menurut Mulyono, kunci keberhasilan Kutim terletak pada kolaborasi dan transparansi. \u201cData pendidikan bukan sekadar angka statistik. Ia adalah cermin masa depan anak-anak,\u201d katanya.<\/p>\n
Inovasi verifikasi mandiri ini kini dilirik oleh beberapa daerah lain di Kalimantan Timur. Kutim menjadi contoh bahwa reformasi pendidikan tidak selalu dimulai dari kebijakan besar, melainkan dari kejujuran pada data.<\/p>\n
\u201cKalau kita ingin kebijakan tepat sasaran, maka data harus jujur terlebih dahulu,\u201d tegas Mulyono. (ADV\/Diskominfo Kutim\/—)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"