![\"Anggota](\"https:\/\/kaltimreport.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/IMG-20260211-WA0035-300x178.jpg\")
Ia menilai, tantangan terbesar dalam pelaksanaan demokrasi di daerah adalah memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Demokrasi, kata dia, tidak berhenti pada momentum pemilihan umum semata.<\/p>\n
\u201cPartisipasi masyarakat sangat menentukan arah kebijakan. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga bagaimana warga ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Selain itu, Fadly juga menyinggung pentingnya memaksimalkan otonomi daerah yang telah diperkuat sejak reformasi. Ia menekankan bahwa daerah memiliki peluang besar untuk berkembang tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.<\/p>\n
\u201cDaerah diberi kewenangan untuk mengelola potensi sendiri. Namun, keberhasilan itu membutuhkan kesadaran kolektif dan keterlibatan aktif masyarakat,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Ia pun mengingatkan bahwa pemerintahan yang responsif dan berpihak kepada rakyat hanya dapat terwujud apabila ada sinergi antara wakil rakyat dan masyarakat. DPRD, menurutnya, berfungsi sebagai penyalur aspirasi, tetapi suara masyarakat tetap menjadi kunci utama dalam menentukan arah pembangunan.<\/p>\n
\u201cKami di DPRD siap menyerap aspirasi. Namun, masyarakat juga harus berani menyampaikan pendapat agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,\u201d tutupnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"