Kaltimreport.com, Samarinda \u2013 DPRD Kota Samarinda meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan jaminan reklamasi yang menjadi kewajiban perusahaan tambang setelah aktivitas pertambangan selesai dilakukan.<\/p>\n
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan reklamasi berjalan sesuai ketentuan.<\/p>\n
Menurutnya, reklamasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.<\/p>\n
Oleh karena itu, DPRD ingin mengetahui sejauh mana kewajiban reklamasi telah dijalankan oleh masing-masing perusahaan.<\/p>\n
“Mungkin nanti bersurat lagi ke pemerintah provinsi untuk meneruskan kepada pemerintah pusat kaitan dengan penanganan terhadap jaminan reklamasi,” ujarnya.<\/p>\n
Deni menilai pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi perlu diperkuat agar tidak ada perusahaan yang mengabaikan tanggung jawabnya setelah memperoleh keuntungan dari hasil tambang.<\/p>\n
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh hanya menerima dampak negatif dari aktivitas pertambangan tanpa adanya pemulihan lingkungan yang memadai.<\/p>\n
“Kita ingin memastikan bahwa proses ini betul-betul dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.<\/p>\n
Menurutnya, sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk memastikan seluruh kewajiban pascatambang dapat terlaksana secara optimal. Tutupnya. (Adv.\/DPRD Samarinda Cep).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"