Kaltimreport.com, Samarinda \u2013 Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta seluruh perusahaan pertambangan untuk memastikan kewajiban reklamasi pascatambang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.<\/p>\n
Permintaan tersebut disampaikan menyusul masih adanya lubang-lubang bekas tambang atau void yang dinilai berpotensi membahayakan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik.<\/p>\n
Deni menilai perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada aktivitas produksi dan keuntungan semata. Setelah kegiatan pertambangan selesai, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemulihan lingkungan.<\/p>\n
Ia mengungkapkan bahwa selama ini perusahaan sering menyampaikan bahwa kewajiban reklamasi telah dipenuhi melalui mekanisme jaminan reklamasi. Namun, masyarakat tidak mengetahui secara rinci bagaimana pelaksanaan dan bentuk jaminan tersebut.<\/p>\n
\u201cMereka menyampaikan bahwa semuanya sudah diselesaikan melalui jaminan reklamasi. Tetapi kita tidak tahu bentuk jaminan reklamasi itu seperti apa,\u201d katanya saat di kantor DPRD Samarinda.<\/p>\n
Menurut Deni, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius agar proses reklamasi benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan tidak hanya sebatas administrasi.<\/p>\n
\u201cKami selalu mengingatkan kepada pelaku usaha di bidang pertambangan untuk memastikan tambang yang mereka tinggalkan dilakukan reklamasi ataupun penataan lahan sesuai aturan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ia berharap perusahaan dapat menjalankan tanggung jawab lingkungan secara maksimal sehingga kawasan bekas tambang tidak lagi menjadi sumber masalah bagi masyarakat di masa mendatang. Tutupnya. (Adv.\/DPRD Samarinda Cep).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"