Kaltimreport.com, Paser \u2013 Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat menuntut masyarakat untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Pesan tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 yang digelar Anggota DPRD Kalimantan Timur, Abdurahman KA, S.M., di Jalan Pangeran Menteri, RT 03, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Sabtu (13\/6\/2026).<\/p>\n
Mengangkat tema \u201cTeknologi Informasi untuk Efektivitas Pengawasan Publik dan Demokrasi Digital\u201d, kegiatan tersebut menghadirkan dialog bersama masyarakat mengenai perubahan pola demokrasi yang kini semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan ruang digital.<\/p>\n
Dalam kesempatan itu, Abdurahman menegaskan bahwa kemajuan teknologi telah membuka akses informasi yang jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya. Masyarakat kini dapat memperoleh informasi mengenai program pemerintah, kebijakan publik, hingga berbagai isu pembangunan hanya melalui perangkat digital yang dimiliki sehari-hari.<\/p>\n
Menurutnya, kemudahan tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Kehadiran teknologi tidak semestinya hanya menjadi sarana hiburan atau komunikasi, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.<\/p>\n
\u201cRuang digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan dan menyampaikan aspirasi secara lebih cepat. Ini harus dimanfaatkan secara positif agar demokrasi berjalan semakin baik,\u201d ujar Abdurahman.<\/p>\n
Ia menilai pengawasan publik yang dilakukan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan dukungan teknologi, masyarakat memiliki lebih banyak saluran untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun laporan terkait pelayanan publik.<\/p>\n
Namun demikian, Abdurahman juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi membawa tantangan tersendiri. Salah satunya adalah maraknya penyebaran informasi yang belum tentu benar dan berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.<\/p>\n
Karena itu, ia menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Menurutnya, kemampuan berpikir kritis menjadi kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi yang beredar melalui media sosial dan berbagai platform digital lainnya.<\/p>\n
\u201cSetiap informasi yang diterima harus diverifikasi terlebih dahulu. Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang sumbernya tidak jelas, karena hal itu bisa menimbulkan perpecahan dan konflik di tengah masyarakat,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Narasumber kegiatan, Jauhari, S.Pd., M.Pd., turut menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa keterbukaan informasi yang semakin luas harus diimbangi dengan kesadaran warga untuk aktif memberikan masukan dan melakukan pengawasan secara konstruktif.<\/p>\n
Menurut Jauhari, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program pembangunan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui pengawasan yang sehat, pemerintah juga dapat memperoleh berbagai masukan yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.<\/p>\n
\u201cPartisipasi masyarakat bukan hanya saat pemilu. Keterlibatan warga dalam mengawasi kebijakan dan pembangunan juga merupakan bagian penting dari praktik demokrasi yang sehat,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak memahami bahwa teknologi informasi bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen yang dapat memperkuat transparansi, meningkatkan partisipasi publik, serta mendukung terwujudnya demokrasi yang lebih terbuka, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"