Kaltimreport.com \u2013 Menjalankan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terpencil tidak bisa menggunakan pendekatan yang sepenuhnya sama dengan kawasan perkotaan. Perbedaan jumlah penerima manfaat, kondisi geografis, hingga kebutuhan operasional membuat pola kemitraan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu disesuaikan dengan karakter daerah.<\/p>\n
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Ananias, menilai kebijakan khusus bagi wilayah tertinggal, terdepan, terluar, terpencil, dan terisolasi (3T) menjadi salah satu kebutuhan untuk memperluas jangkauan program MBG di Kukar.<\/p>\n
Saat ini, sebanyak 48 dapur SPPG telah beroperasi di Kukar. Namun, sebagian siswa masih belum menerima layanan tersebut, terutama mereka yang berada di wilayah dengan akses dan jumlah sasaran yang berbeda dari daerah perkotaan.<\/p>\n
Ananias menjelaskan, skema kemitraan konvensional yang berjalan di kawasan seperti Tenggarong cenderung lebih memungkinkan karena jumlah penerima manfaat menjadi pertimbangan dalam perhitungan usaha. Sementara itu, dapur yang melayani sasaran lebih sedikit di wilayah terpencil menghadapi tantangan kelayakan ekonomi.<\/p>\n
\u201cKalau dibangun dengan pola kemitraan seperti yang ada di kota, jumlah penerima manfaat di daerah terpencil relatif sedikit sehingga kurang ekonomis bagi investor,\u201d ungkapnya, Jumat (16\/10\/2026).<\/p>\n
Situasi tersebut membuat penyediaan layanan MBG di kawasan 3T membutuhkan pendekatan yang berbeda. Tanpa penyesuaian skema, daerah yang paling membutuhkan dukungan justru berpotensi lebih lambat memperoleh layanan karena keterbatasan minat investasi.<\/p>\n
Menurut Ananias, BGN diharapkan dapat memberikan kekhususan dalam penyelenggaraan dapur SPPG di wilayah tersebut. Dukungan itu diperlukan agar operasional dapur tidak sepenuhnya bergantung pada pertimbangan keuntungan usaha sebagaimana yang lazim diterapkan pada kemitraan di kawasan dengan jumlah penerima manfaat besar.<\/p>\n
Ia menyebutkan, sejumlah wilayah seperti Muara Pantauan, Kutai Lama, dan Sepatin menjadi bagian dari perhatian dalam upaya memperluas pelayanan. Peresmian dapur di wilayah 3T yang berlangsung pada Rabu lalu turut menjadi langkah untuk mendekatkan program kepada masyarakat di daerah terpencil.<\/p>\n
Dalam kegiatan tersebut, Ananias mendampingi Sekretaris Daerah Kukar selaku Ketua Satgas dan menerima kehadiran tamu dari BGN.<\/p>\n
Meski begitu, peresmian dan aktivasi dapur belum serta-merta berarti seluruh fasilitas langsung beroperasi secara optimal. Sejumlah kebutuhan teknis masih harus dipenuhi, termasuk penyediaan peralatan dan kesiapan operasional.<\/p>\n
\u201cSecara umum, pelaksanaan MBG di Kukar tidak menghadapi persoalan yang berarti. Hanya saja, wilayah-wilayah terpencil masih berproses karena beberapa dapur baru saja diaktivasi,\u201d katanya.<\/p>\n
Bagi pemerintah daerah, tahap lanjutan ini menjadi penting untuk memastikan dapur yang telah disiapkan dapat segera menjalankan fungsinya. Koordinasi dengan BGN juga diperlukan agar kebutuhan di lapangan dapat ditangani sesuai kondisi masing-masing wilayah.<\/p>\n
Ananias berharap, upaya yang terus dilakukan dapat mempercepat operasional dapur SPPG di seluruh Kukar. Dengan skema yang sesuai, keterbatasan jumlah penerima manfaat tidak semestinya menjadi penghalang bagi siswa di daerah terpencil untuk mendapatkan akses program pemenuhan gizi.<\/p>\n
Tantangannya kini bukan hanya menghadirkan dapur di atas peta pelayanan, tetapi memastikan setiap fasilitas mampu beroperasi dan menjangkau sasaran secara berkelanjutan. Sebab, pemerataan program MBG memerlukan kebijakan yang tidak hanya seragam dalam tujuan, tetapi juga adaptif dalam pelaksanaan. (ADV)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"