Kaltimreport.com, SAMARINDA – Maraknya akun media sosial yang menyajikan informasi layaknya media berita menjadi perhatian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur (Kaltim). Masyarakat diimbau lebih kritis dalam memilah informasi dan tidak langsung mempercayai konten hanya karena sebuah akun menggunakan label berita atau media.<\/p>\n
Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai produk jurnalistik. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara konten media sosial dan berita yang dihasilkan melalui proses jurnalistik.<\/p>\n
\u201cTidak semua informasi yang ada di media sosial masuk dalam kategori berita, yang dalam hal ini adalah produk jurnalistik,\u201d kata Abdurrahman, Senin (19\/10\/2026).<\/p>\n
Ia menjelaskan, perbedaan tersebut dapat dilihat dari cara memperoleh informasi, proses pemeriksaan fakta, penerapan prinsip keberimbangan, hingga pertanggungjawaban atas informasi yang diterbitkan.<\/p>\n
Produk jurnalistik harus melalui proses dan kaidah jurnalistik. Sementara itu, media sosial memberikan ruang bagi siapa pun untuk membuat dan menyebarkan informasi tanpa selalu melalui mekanisme verifikasi sebagaimana diterapkan dalam kerja jurnalistik.<\/p>\n
\u201cYang pertama adalah cara mendapatkan informasinya jelas berbeda. Yang kedua adalah konsekuensi hukumnya,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Keberimbangan dan Kepentingan Publik Jadi Prinsip Utama<\/p>\n
Abdurrahman menekankan bahwa keberimbangan merupakan salah satu prinsip penting dalam pemberitaan. Setiap individu atau lembaga yang menjadi objek pemberitaan harus memperoleh kesempatan untuk memberikan konfirmasi dan menyampaikan penjelasan.<\/p>\n
\u201cKalau di jurnalistik, setiap individu atau lembaga yang kita beritakan harus ada konfirmasi yang berimbang dengan objek yang kita beritakan,\u201d katanya.<\/p>\n
Selain keberimbangan, kerja jurnalistik harus berorientasi pada kepentingan publik dan menjaga independensi. Wartawan tidak semestinya menghasilkan pemberitaan untuk melayani kepentingan golongan, politik, maupun ekonomi tertentu.<\/p>\n
\u201cYang pertama adalah keberimbangan. Yang kedua, dia bekerja atas dasar kepentingan publik. Ini yang perlu digarisbawahi,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ia menambahkan, wartawan juga terikat Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman dalam menjalankan profesinya. Kode etik diperlukan untuk memastikan independensi tetap disertai tanggung jawab profesional.<\/p>\n
\u201cSetiap profesi yang independen harus dikawal dengan kode etik,\u201d kata Abdurrahman.<\/p>\n
Perusahaan Pers Harus Jelas dan Bertanggung Jawab<\/p>\n
Menurut Abdurrahman, produk jurnalistik tidak hanya berkaitan dengan isi berita, tetapi juga kompetensi wartawan dan kejelasan lembaga yang menerbitkannya.<\/p>\n
Berita dihasilkan melalui kerja wartawan dan diterbitkan oleh perusahaan pers yang memiliki identitas serta struktur organisasi yang jelas.<\/p>\n
\u201cSetiap produk berita itu harus melekat. Yang pertama, dihasilkan oleh wartawan yang memang memiliki kompetensi. Yang kedua, diterbitkan oleh sebuah lembaga pemberitaan, dalam hal ini perusahaan pers,\u201d katanya.<\/p>\n
Ia menilai, keberadaan perusahaan pers harus dapat ditelusuri sehingga publik mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas pemberitaan.<\/p>\n
\u201cPerusahaan pers itu syaratnya, yang pertama, punya kantor yang jelas. Yang kedua, punya struktur organisasi yang jelas,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Karena itu, masyarakat perlu lebih cermat dalam menilai akun yang mengatasnamakan media, terutama apabila identitas pengelola, alamat, dan pihak yang bertanggung jawab atas kontennya tidak jelas.<\/p>\n
\u201cJadi, tidak bisa dihasilkan oleh perusahaan atau entitas media yang seperti hantu. Ada wujudnya, tapi tidak tahu kantornya di mana,\u201d kata Abdurrahman.<\/p>\n
Informasi Sepihak Perlu Diperiksa<\/p>\n
Abdurrahman juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima informasi yang hanya menampilkan satu sisi persoalan. Informasi yang memuat tuduhan tanpa bukti dan tidak disertai konfirmasi patut dipertanyakan kebenarannya.<\/p>\n
\u201cKami tentu terus berupaya mengedukasi masyarakat bahwa informasi-informasi yang disajikan secara sepihak itu patut untuk dipertanyakan,\u201d katanya.<\/p>\n
Menurutnya, setiap informasi harus dapat diuji validitasnya. Proses konfirmasi diperlukan agar pemberitaan tidak berhenti pada dugaan atau asumsi.<\/p>\n
\u201cInformasi itu harus benar-benar bisa dibuktikan validitasnya. Konfirmasinya harus ada,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ia menegaskan, tuduhan yang tidak didukung bukti tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai fakta.<\/p>\n
\u201cMenunjuk atau menuduh orang tetapi tanpa disertai bukti, jadi jatuhnya asumsi,\u201d katanya.<\/p>\n
Abdurrahman juga mengingatkan bahwa produk jurnalistik semestinya mengedepankan rasionalitas, bukan semata-mata memancing emosi pembaca demi menarik perhatian.<\/p>\n
\u201cYang paling utama, produk jurnalistik adalah produk pemberitaan yang isi beritanya mengedepankan rasionalitas,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Menurutnya, masyarakat perlu melihat bagaimana informasi diperoleh, diverifikasi, dikonfirmasi, dan disajikan sebelum memutuskan untuk mempercayai atau membagikannya.<\/p>\n
\u201cJadi, tidak semua informasi yang ada di media sosial bisa dikatakan berita,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Dewan Kehormatan PWI Kaltim Dorong Kolaborasi Edukasi<\/p>\n
Senada dengan Abdurrahman, Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim, Intoniswan, menilai maraknya akun pribadi yang tampil menyerupai media pers perlu direspons melalui edukasi publik secara berkelanjutan.<\/p>\n
Menurut Intoniswan, tampilan akun yang menyerupai media berita tidak otomatis menunjukkan bahwa pengelolanya menjalankan proses jurnalistik sesuai standar profesi.<\/p>\n
\u201cSaya melihat sekarang memang sangat banyak akun pribadi yang seolah-olah merupakan media pers. Untuk menghadapi hal itu, media harus lebih banyak mengedukasi masyarakat,\u201d kata Intoniswan, Senin (19\/10\/2026).<\/p>\n
Ia menjelaskan, persoalan utamanya bukan pada penggunaan media sosial sebagai saluran distribusi berita. Perusahaan pers juga memanfaatkan berbagai platform digital untuk menyebarkan produk jurnalistik.<\/p>\n
Hal yang perlu diperiksa adalah proses di balik informasi tersebut, mulai dari penelusuran sumber, verifikasi fakta, pemenuhan unsur berita, hingga konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.<\/p>\n
Intoniswan mengatakan, berita perlu memenuhi unsur 5W+1H, yakni apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kelengkapan unsur tersebut membantu pembaca memahami persoalan secara utuh.<\/p>\n
\u201cAkun-akun yang seolah-olah menjadi media pers biasanya tidak mencantumkan klarifikasi dan tidak memenuhi standar 5W+1H,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ia menambahkan, wartawan tidak cukup hanya mengutip informasi yang sedang beredar. Pemeriksaan data dan keterangan dari pihak terkait diperlukan agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan atau hanya menggambarkan satu sisi persoalan.<\/p>\n
Masyarakat juga diimbau tidak menjadikan nama akun, tampilan visual, jumlah pengikut, atau tingginya interaksi sebagai satu-satunya tolok ukur kredibilitas informasi. Konten yang ramai dibagikan belum tentu benar, sedangkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan memerlukan sumber yang jelas dan proses pemeriksaan yang memadai.<\/p>\n
PWI Kaltim Ajak Media dan Diskominfo Perkuat Literasi Digital<\/p>\n
Untuk menghadapi fenomena tersebut, Intoniswan mendorong media pers berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim dalam memperluas edukasi literasi digital.<\/p>\n
Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang memadai mengenai perbedaan antara konten media sosial dan produk jurnalistik, termasuk pentingnya verifikasi, konfirmasi, serta kejelasan sumber informasi.<\/p>\n
\u201cKita sebagai media harus bekerja sama dengan Diskominfo untuk lebih sering mengedukasi masyarakat dan menjelaskan bahwa konten tersebut bukan produk jurnalistik serta bukan informasi yang lengkap,\u201d katanya.<\/p>\n
Ia juga mengimbau masyarakat yang ingin menekuni profesi wartawan agar menempuh jalur jurnalistik secara benar dengan memahami proses kerja, standar profesi, dan etika pemberitaan.<\/p>\n
\u201cKepada pemilik akun, kalau memang ingin menjadi jurnalis, tempuh jalur yang benar. Bekerjalah terlebih dahulu di media, bukan langsung membuat akun yang seolah-olah menjadi media,\u201d pungkas Intoniswan.<\/p>\n
Melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan semakin mampu mengenali informasi yang kredibel, tidak mudah terpancing oleh konten provokatif, serta lebih bertanggung jawab sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi di ruang digital. (***)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"