Kaltimreport.com \u2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penertiban pembayaran retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Dari tujuh perusahaan yang tercatat mempekerjakan 13 TKA, baru tiga perusahaan yang telah menunaikan kewajiban retribusinya.<\/p>\n
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Kukar, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan rapat sosialisasi yang digelar menjadi momentum untuk mengingatkan perusahaan sekaligus mengidentifikasi kendala yang menyebabkan pembayaran retribusi belum terealisasi secara menyeluruh.<\/p>\n
Menurutnya, pemerintah daerah berupaya agar kewajiban tersebut dapat dituntaskan sebelum akhir 2026, tanpa harus menunggu pembentukan tim lintas sektoral yang direncanakan pada 2027.<\/p>\n
\u201cMomentum hari ini kita manfaatkan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi TKA pada sisa tiga bulan tahun ini,\u201d ujarnya, Selasa (20\/10\/2026).<\/p>\n
Dendy menjelaskan, tarif retribusi penggunaan TKA ditetapkan sebesar 100 dolar AS per orang per bulan. Dengan asumsi kurs Rp18 ribu per dolar AS, nilainya setara Rp1,8 juta per orang setiap bulan.<\/p>\n
Berdasarkan perhitungan tersebut, potensi penerimaan dari 14 TKA selama tiga bulan diperkirakan mencapai sekitar Rp75,6 juta. Angka itu masih berupa estimasi dengan asumsi seluruh tenaga kerja tersebut memenuhi kriteria penagihan selama periode tersebut.<\/p>\n
Ia menuturkan, persoalan pembayaran retribusi menjadi perhatian karena terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kehilangan PAD. Sejumlah perusahaan disebut telah membayar kewajibannya, tetapi pembayaran dilakukan melalui Kementerian Ketenagakerjaan, bukan kepada pemerintah daerah yang berhak menerima sesuai cakupan wilayah kerja TKA.<\/p>\n
Dendy menjelaskan, pembayaran retribusi mengikuti cakupan lokasi kerja tenaga kerja asing. Apabila TKA bekerja pada satu kabupaten atau kota, pembayaran dilakukan di daerah tersebut. Jika wilayah kerjanya mencakup beberapa kabupaten atau kota dalam satu provinsi, pembayaran dilakukan melalui pemerintah provinsi. Sementara itu, untuk wilayah kerja lintas provinsi, pembayaran dilakukan melalui Kementerian Ketenagakerjaan.<\/p>\n
\u201cKarena itu, kami ingin memastikan kewajiban pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dan wilayah kerja masing-masing tenaga kerja asing,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Selain mengoptimalkan penerimaan daerah, Transnaker Kukar juga menyiapkan langkah pengawasan bersama instansi terkait. Pada 2027, pemerintah daerah berencana membentuk tim lintas sektoral dengan melibatkan unsur pemerintah provinsi dan imigrasi untuk membahas penanganan penggunaan TKA secara lebih menyeluruh, termasuk kemungkinan penerapan sanksi sesuai kewenangan masing-masing instansi.<\/p>\n
Pengawasan tersebut juga diarahkan untuk memastikan kesesuaian izin tinggal dan izin kerja tenaga kerja asing. Dendy menyebutkan, pihaknya bersama tim imigrasi sebelumnya telah melakukan kegiatan di dua kecamatan dan menemukan sejumlah hal yang akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan instansi terkait.<\/p>\n
Di sisi lain, pemerintah daerah turut mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pendampingan dalam penggunaan TKA. Upaya ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kukar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.<\/p>\n
Dalam pelaksanaannya, tenaga kerja lokal diharapkan memperoleh pendampingan dari tenaga kerja asing agar terjadi transfer pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, ketika masa kerja TKA berakhir dan kontraknya tidak diperpanjang, tenaga kerja lokal yang telah memperoleh pembekalan dapat mengambil alih pekerjaan sesuai kompetensinya.<\/p>\n
Dendy mengungkapkan, salah satu perusahaan dalam rapat tersebut menyampaikan tidak akan memperpanjang kontrak TKA karena posisi yang sebelumnya ditempati tenaga kerja asing akan digantikan oleh tenaga kerja lokal. Sementara itu, berdasarkan konfirmasi awal, hampir 90 persen TKA diperkirakan akan melanjutkan masa kerjanya.<\/p>\n
Masa kontrak TKA umumnya berlangsung selama satu tahun. Karena itu, kepastian mengenai perpanjangan kontrak menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan pemerintah daerah dalam memproyeksikan penerimaan retribusi.<\/p>\n
“Adapun penggunaan TKA di Kukar tersebar di berbagai sektor usaha, dengan konsentrasi terbesar pada sektor perkebunan, pertambangan, serta minyak dan gas bumi (migas),” ungkapnya.<\/p>\n
Melalui langkah optimalisasi retribusi, penguatan pengawasan, dan pendampingan tenaga kerja lokal, Pemkab Kukar berupaya memastikan pemanfaatan tenaga kerja asing berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan manfaat bagi peningkatan PAD dan pengembangan kapasitas pekerja lokal. (ADV)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"