Kaltimreport.com \u2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong penguatan peran Rukun Tetangga (RT) sebagai penggerak pembangunan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Melalui program pemberdayaan RT, pemerintah ingin memberikan ruang bagi pengurus RT untuk merencanakan sekaligus melaksanakan kegiatan yang berdampak langsung bagi warga.<\/p>\n
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan pelaksanaan program akan diawali dengan perjanjian kerja sama antara pihak kecamatan dan RT. Kesepakatan tersebut menjadi landasan dalam mengatur penggunaan anggaran, jenis kegiatan, hingga mekanisme pertanggungjawaban.<\/p>\n
Setelah perjanjian disepakati, anggaran akan disalurkan langsung oleh camat kepada RT. Pengurus RT kemudian bertanggung jawab mengelola belanja dan melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan, dengan tetap mendapatkan pendampingan agar pelaksanaannya berjalan tertib dan sesuai ketentuan.<\/p>\n
\u201cPelaksanaannya nanti didampingi oleh pendamping, sehingga pengurus RT dapat merencanakan kebutuhan, menjalankan kegiatan, hingga mempertanggungjawabkan anggaran dengan baik,\u201d jelasnya, Kamis (22\/10\/2026).<\/p>\n
Dalam penyusunan kegiatan, RT diberikan ruang untuk mengusulkan program berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Terdapat empat bidang yang menjadi cakupan program, yakni ketahanan sosial, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur skala kecil, serta operasional RT.<\/p>\n
Bidang ketahanan sosial diarahkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti warga sakit, ibu hamil, serta keluarga yang memerlukan perbaikan rumah tidak layak huni. Selain itu, terdapat pula usulan penyediaan makanan bergizi bagi lansia dan balita.<\/p>\n
Sementara itu, pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan kemampuan warga. Pada bidang infrastruktur, RT dapat mengusulkan perbaikan lingkungan dalam skala kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya.<\/p>\n
Di tengah penyusunan rencana tersebut, pihak kecamatan juga mengkaji kegiatan yang dapat memberikan manfaat lebih luas dan dilaksanakan secara serentak. Salah satu gagasan yang tengah dipertimbangkan adalah penyediaan perangkat internet gratis di lingkungan RT.<\/p>\n
Menurut Arianto, usulan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan internet, sekaligus mendukung aktivitas warga di tingkat lingkungan.<\/p>\n
\u201cUsulan kami, setiap RT nantinya dapat diarahkan untuk membeli perangkat yang memungkinkan tersedianya layanan internet bagi masyarakat di wilayah masing-masing,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Dalam simulasi awal, kebutuhan pengadaan perangkat beserta pembayaran kuota internet selama tiga bulan diperkirakan sekitar Rp12 juta. Namun, rencana tersebut masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan menunggu persetujuan pimpinan.<\/p>\n
Arianto menegaskan, setiap kegiatan yang akan dijalankan tetap mengacu pada ketentuan program serta mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat.<\/p>\n
\u201cJika usulan ini disetujui pimpinan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan Bupati, insyaallah akan kami laksanakan,\u201d tutupnya.<\/p>\n
Melalui program ini, pengurus RT diharapkan semakin berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan warga dan menghadirkan kegiatan yang bermanfaat, sehingga pembangunan dapat dirasakan mulai dari lingkungan terkecil masyarakat. (ADV)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"