Kaltimreport.com – Isu mengenai keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang terafiliasi dengan praktik premanisme kembali menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur. Untuk itu, sejumlah pejabat tinggi daerah dan nasional berkumpul dalam sebuah rapat penting yang digelar di Ruang Rapat Bina Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, pada Minggu, 11 Mei 2025.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono yang hadir mewakili Ketua DPRD, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, serta Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus. Selain itu, tampak pula perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para pimpinan ormas se-Kaltim.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasinya kepada Kemenko Polhukam atas inisiatif menyelenggarakan kegiatan ini. Ia menilai rapat tersebut sangat strategis dalam menjaga kestabilan politik dan keamanan daerah, apalagi di tengah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang tengah berlangsung di wilayah tersebut.
“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah pusat terhadap keamanan daerah. Kalimantan Timur kini menjadi perhatian nasional dan global, dan itu menuntut kita untuk lebih sigap menjaga kondusivitas,” ujar Rudy Mas’ud.
Ia menyoroti bahaya yang ditimbulkan oleh ormas yang menyimpang dari tujuan awal pembentukannya. Keberadaan kelompok semacam ini, menurutnya, tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu iklim investasi dan merusak citra daerah di mata investor.
“Premanisme yang bersembunyi di balik nama ormas adalah ancaman nyata. Kita tidak bisa membiarkan hal ini berkembang. Penanganannya harus tegas, terkoordinasi, dan tentu saja tetap sesuai dengan prinsip hukum serta keadilan,” tambahnya dengan tegas.
Sapto Setyo Pramono, selaku Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah penguatan regulasi dan pengawasan terhadap ormas. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, aparat keamanan, serta masyarakat sipil menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.
Rapat tersebut ditutup dengan kesepakatan perlunya pembentukan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas ormas, sekaligus pembinaan yang konstruktif agar ormas dapat kembali ke jalur yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum yang berlaku di Indonesia.
