Kaltimreport.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakil Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi soroti Minimnya partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam proses demokrasi masih menjadi tantangan serius dalam melahirkan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Hal ini mengacu saat dirinya menyampaikan paparannya dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 di Dapil 1 Kota Samarinda beberapa waktu lalu.
Dalam kegiatan yang dihadiri puluhan pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan tersebut, Darlis menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya ditegakkan melalui pemilu lima tahunan. Perlu partisipasi aktif masyarakat secara terus-menerus agar proses perumusan kebijakan tidak kehilangan arah dan substansi.
“Ketika masyarakat pasif, terutama kaum muda, maka kebijakan yang lahir rentan jauh dari kebutuhan riil di lapangan,” ucapnya.
Menurut politisi PAN itu, generasi muda memiliki posisi strategis sebagai kekuatan sosial-politik yang dapat mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, dan visioner. Namun hal ini hanya bisa tercapai jika kaum muda aktif terlibat dan bersuara dalam berbagai ruang kebijakan.
Ia menekankan pentingnya memupuk kesadaran politik sejak dini. Tanpa kesadaran itu, pemuda akan terus menjadi kelompok yang hanya menyaksikan jalannya pembangunan, bukan turut membentuk arah dan kualitasnya.
“Jangan hanya jadi penonton, pemuda harus jadi pelaku perubahan,” tegasnya.
Selain itu, Darlis juga menyoroti partisipasi rendah dalam pilkada Samarinda sebelumnya yang hanya mencapai 51 persen. Angka ini menjadi cermin masih jauhnya keterlibatan publik dalam proses demokrasi substantif.
“Partisipasi tinggi tak cukup, jika motivasinya bukan karena kesadaran akan masa depan bersama. Kita butuh pemilih yang paham, bukan sekadar hadir di TPS,” imbuhnya.
Ia pun menilai kegiatan seperti PDD sangat penting untuk menciptakan ruang pertemuan antara pemuda dan para pengambil kebijakan. Dialog dan edukasi politik menjadi jalan membangun demokrasi yang sehat, sekaligus mendekatkan kebijakan kepada realitas masyarakat.
“DPRD memiliki mandat untuk membangun kesadaran demokrasi melalui berbagai program. Ini bukan hanya soal politik, tapi menyangkut kualitas hidup masyarakat ke depan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, para peserta juga aktif memberikan masukan dan pertanyaan terkait berbagai isu daerah, mulai dari pendidikan, lingkungan, hingga lapangan kerja. Antusiasme ini menjadi sinyal positif bagi tumbuhnya demokrasi partisipatif di tingkat lokal.
