Kaltimreport.com – Pemerintah daerah selalu dihadapkan pada tantangan besar dalam menyusun anggaran yang tepat sasaran.
Hal ini menjadi perhatian serius bagi anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, yang menilai bahwa pelaksanaan program Pro Bebaya belum cukup optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di tingkat kelurahan.
Menurutnya, kendala utama terletak pada terbatasnya anggaran yang menyebabkan banyak program yang seharusnya bisa memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat justru terhambat.
“Pada saat ini, setiap kelurahan hanya diizinkan untuk mengusulkan satu jenis kegiatan fisik, satu program di sektor ekonomi, dan satu kegiatan di sektor budaya,” jelas Joha di Samarinda.
Joha menduga bahwa alokasi anggaran yang lebih besar untuk proyek-proyek besar seperti Teras Samarinda, terowongan, dan renovasi Stadion Segiri mengakibatkan terbatasnya dana yang bisa digunakan untuk program-program kecil di tingkat kelurahan, yang seharusnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), kebutuhan masyarakat sudah dibatasi sejak awal akibat anggaran yang terbatas,” tambahnya.
Sebagai anggota DPRD dari Partai NasDem, Joha berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali pembagian anggaran dan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Pemerintah harus lebih bijak dalam membagi anggaran, supaya pembangunan besar dan kebutuhan masyarakat yang lebih langsung dapat terwujud secara seimbang,” pungkasnya.
