Kaltimreport.com – Kasus ditemukannya makanan berbau hingga basi di SMA Negeri 13 Samarinda beberapa waktu lalu memicu perhatian serius. Insiden tersebut menjadi pembicaraan hangat karena melibatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjamin kualitas pangan bagi para pelajar.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai kasus ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan. Ia menegaskan bahwa distribusi bahan pangan untuk program MBG tidak bisa diperlakukan seadanya.
“Perlu pengawasan ketat. Apalagi program pangan bersekala besar tentunya,” ujar Anhar, Rabu (17/9/2025).
Lebih lanjut, Anhar menekankan bahwa setiap proses distribusi bahan pangan harus dipastikan layak konsumsi. Menurutnya, bila pemerintah abai dalam menjaga kualitas makanan, maka risiko yang muncul bisa berbahaya bagi kesehatan pelajar.
“Khawatirnya akan timbul dampak seperti keracunan makanan hingga gangguan kesehatan lainnya,” paparnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya mekanisme evaluasi rutin terhadap pelaksanaan MBG. Dengan evaluasi yang konsisten, pemerintah daerah diharapkan mampu menemukan celah persoalan sejak awal sehingga kejadian serupa tidak terus berulang.
