Kaltimreport.com – Wacana penerapan pajak pada kantin sekolah yang mulai mencuat di Jakarta kini menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk Samarinda. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini berpotensi memberikan dampak yang cukup besar, terutama bagi siswa dan pemilik usaha kecil di lingkungan sekolah.
Isu ini memicu perdebatan mengenai keadilan kebijakan pajak serta konsekuensinya terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa kebijakan serupa tidak seharusnya diterapkan di Samarinda jika tujuannya hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Di lingkungan sekolah terdapat berbagai latar belakang ekonomi, dari keluarga yang mampu hingga yang kurang mampu. Kebijakan seperti ini dikhawatirkan justru akan menambah beban bagi mereka,” ujar Anhar.
Lebih lanjut, Anhar mengingatkan bahwa penambahan pajak atau pungutan terhadap kantin sekolah berisiko menaikkan harga makanan, yang pada akhirnya dapat berdampak langsung pada kesejahteraan siswa.
“Jika pemilik kantin sekolah turut dikenakan pajak atau pungutan tambahan, maka harga makanan bisa naik, dan ini tentu akan semakin memberatkan siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas,” jelasnya.
Menurutnya, dengan kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan, pemerintah seharusnya lebih bijak dalam menentukan kebijakan yang berdampak pada masyarakat kecil.
Anhar berharap agar Pemkot Samarinda tidak mengadopsi kebijakan tersebut dan melakukan kajian mendalam terhadap potensi dampak ekonomi bagi siswa dan pelaku usaha kecil di lingkungan sekolah.
