Kaltimreport.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti dampak negatif dari penurunan harga batu bara yang menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi ini memaksa DPRD Kaltim untuk mendorong strategi mitigasi agar keuangan daerah tetap stabil.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyampaikan bahwa penurunan harga batu bara secara global berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah yang selama ini sangat bergantung pada sektor tambang.
“Ekonomi kita juga akhirnya lambat. Kemudian harga batu bara juga lambat, sehingga DBH kita yang dari hasil tambang, jadi otomatis menurun,” ucapnya.
Selain itu, Ia menilai bahwa penurunan pendapatan ini menjadi tantangan serius karena sebagian besar APBD Kaltim bersumber dari hasil tambang, terutama batu bara yang merupakan komoditas utama daerah.
Sapto menambahkan, DPRD saat ini sedang memantau secara intensif perkembangan sektor tambang, termasuk jumlah kuantitas produksi dan harga jual batu bara yang mempengaruhi besaran DBH.
“Nah itu nanti yang kita akan coba crosscheck bahkan kita panggil kenapa mengalami penurunan. Apakah dari harga batubaranya atau dari sisi apanya, kuantitinya atau apanya,” ujarnya.
Pun, Ia menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk memastikan pendapatan daerah tetap optimal dengan cara mengidentifikasi dan mengatasi penyebab penurunan pendapatan.
DPRD juga mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada sektor tambang, melainkan mulai mengembangkan sumber pendapatan lain sebagai antisipasi volatilitas pasar komoditas.
“Kita harus gali potensi dari sektor-sektor lain,” tutur wakil rakyat kota Samarinda itu.
Lebih lanjut, Pemerintah daerah juga diminta untuk segera menyusun rencana strategis fiskal yang adaptif, termasuk memperbaiki sistem pengawasan dan transparansi pendapatan dari berbagai sektor.
Sapto juga mengingatkan pentingnya keterbukaan data agar DPRD dan masyarakat dapat memantau secara efektif penggunaan dana daerah.
“Kita akan terus mengawal realisasi pendapatan dan pengelolaan APBD agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan,” pungkasnya.
