Kaltimreport.com – Upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk menata kawasan kumuh terus bergulir. Namun, menurut Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, inisiatif ini tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari masyarakat.
Bagi Deni, kawasan kumuh bukan sekadar masalah fisik atau estetika kota. Ia lebih jauh melihatnya sebagai isu yang berkaitan dengan kualitas hidup warga, mencakup aspek sosial, kesehatan, hingga kelayakan lingkungan permukiman.
“Seringkali, hambatannya bukan terletak pada anggaran atau desain program. Yang menjadi kendala justru kurangnya kesepahaman dengan warga. Tanpa itu, program tidak akan berjalan,” ujar Deni.
Pemerintah Kota Samarinda memang telah merancang program penataan kawasan kumuh sejak lama. Namun, Deni mengingatkan bahwa pendekatan teknokratis harus diimbangi dengan dialog sosial yang intens.
Warga yang bermukim atau memiliki lahan di area terdampak adalah pihak utama yang perlu diajak berdiskusi. Tanpa persetujuan mereka, pelaksanaan program di lapangan berpotensi menghadapi banyak penolakan.
Tahun ini, Pemerintah Kota Samarinda menargetkan penataan sekitar 7 hektare dari puluhan hektare area kumuh yang tersebar di berbagai titik. Anggaran dan skala prioritas menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan target ini.
“Jika ingin menata seluruhnya sekaligus, tentu itu tidak realistis. Butuh proses. Pemerintah harus pandai dalam menjalin komunikasi,” jelasnya.
Selain itu, terdapat juga batasan kewenangan Pemerintah Kota, seperti hanya bisa menindaklanasi wilayah dalam radius tertentu dari jalan utama. Hal ini dinilai sebagai tantangan teknis yang memerlukan koordinasi lintas sektor yang lebih baik.
Deni berharap program ini tidak hanya dipandang sebagai proyek fisik semata. Lebih dari itu, ia melihatnya sebagai bagian dari transformasi sosial menuju kota yang lebih layak huni dan ramah bagi warganya.
“Apabila semua pihak memiliki visi yang sama, perubahan itu pasti bisa terwujud. Yang terpenting sekarang adalah membangun rasa saling percaya,” pungkasnya.
