Kaltimreport.com – Program umrah dan perjalanan religi gratis bagi marbot serta penjaga rumah ibadah di Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan mulai dilaksanakan tahun ini, lebih cepat dari jadwal semula. Percepatan ini terjadi setelah adanya instruksi Presiden (Inpres) terkait peralihan kepala daerah yang berdampak pada penyesuaian anggaran daerah.
Menanggapi itu, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyambut positif percepatan tersebut dan menilai hal ini sebagai bukti komitmen Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam menyejahterakan masyarakat.
“Syukur Gratispol dan Jospol bisa terlaksana tahun ini. Jadi lebih cepat. Ini bentuk komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur memenuhi janji mereka,” ucap Sarkowi.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa proses seleksi calon penerima program sudah berjalan di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Salah satu syarat utama yang diperhatikan adalah lama pengabdian calon peserta sebagai marbot atau penjaga rumah ibadah.
“Saya sudah telusuri, di Biro Kesra itu ada tim seleksi. Di biodatanya disebutkan berapa tahun dia jadi marbot. Jadi sudah ada persyaratan administrasinya,” lanjutnya.
Meski begitu, Sarkowi tak menutup mata terhadap potensi penyimpangan dalam proses seleksi. Ia mengingatkan bahwa setiap ketidaksesuaian akan menjadi bahan evaluasi dan akan dibahas bersama pihak terkait usai program berjalan.
“Kalau nanti ada permainan atau ketidakwajaran, pasti akan terbuka juga. Itu jadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” tegasnya.
Pun, Komisi IV DPRD Kaltim selaku mitra Biro Kesra dan Dinas Pendidikan, berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program ini. Evaluasi akan dilakukan setelah program berjalan, termasuk menelusuri laporan kendala teknis maupun realisasi anggaran.
“Kalau ada temuan atau permasalahan, itu akan kami pertanyakan. Kami punya wewenang untuk memanggil pihak terkait dan meminta pertanggungjawaban,” imbuhnya.
Terakhir, Sarkowi menegaskan bahwa pelaksanaan harus diberikan ruang terlebih dahulu sebelum dievaluasi. Menurutnya, kritik seharusnya diberikan berdasarkan hasil pelaksanaan, bukan asumsi.
“Yang penting sekarang beri dulu kesempatan untuk melaksanakan. Evaluasi bisa dilakukan setelah program jalan. Kalau belum berjalan, ya jangan apriori,” pungkas Sarkowi.
