Kaltimreport.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifah Sa’diah, menilai pembangunan drainase berskala besar tidak akan efektif mengatasi banjir di Samarinda jika tidak disertai pengerukan rutin, perawatan berkala, dan partisipasi aktif dari dunia usaha.
Politisi Golkar itu menegaskan bahwa saluran air yang dibangun dengan anggaran besar hanya akan menjadi genangan baru jika dipenuhi lumpur dan sampah. Perawatan yang tidak berkelanjutan membuat infrastruktur yang ada gagal berfungsi optimal.
“Drainase yang besar sekalipun tidak akan berguna jika dipenuhi lumpur dan sampah. Tanpa perawatan rutin, saluran itu hanya jadi potensi genangan baru,” ucapnya.
Pun, Syarifah menilai dengan meningkatnya curah hujan dan buruknya sistem drainase disebut sebagai penyebab utama banjir yang terus berulang di Samarinda. Ia menyarankan agar petugas kebersihan lebih diberdayakan untuk memantau dan membersihkan saluran air secara berkala.
Tak hanya drainase, Syarifah juga menyoroti pentingnya revitalisasi Sungai Mahakam melalui program pengerukan dasar sungai. Menurutnya, sedimentasi yang tinggi telah menurunkan daya tampung sungai secara signifikan, membuat banjir lebih mudah terjadi bahkan saat hujan ringan atau air laut pasang.
“Kalau dasar sungai sudah dangkal, air pasti gampang meluap. Jadi, pengerukan Mahakam adalah langkah nyata yang tidak bisa ditunda,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia juga menekankan pentingnya penanganan banjir dari hulu ke hilir. Kerusakan vegetasi di daerah perbukitan akibat pembukaan lahan turut memperparah aliran air permukaan ke wilayah kota.
“Pendekatannya harus menyeluruh. Perbaiki drainase di kota, keruk sungai di hilir, dan lindungi hutan di hulu. Itu baru bisa menyelesaikan akar masalahnya,” lanjutnya.
Menghadapi keterbatasan anggaran pemerintah, Syarifah mendorong pelibatan sektor swasta, khususnya perusahaan tambang dan pelaku usaha yang memanfaatkan jalur sungai. Ia menyebut kontribusi tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan etika lingkungan.
“Pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Perusahaan yang manfaatkan sungai untuk distribusi, apalagi tambang, harus ikut bantu. Baik melalui PAD atau kontribusi langsung dalam bentuk program lingkungan,” tandasnya.
