Kaltimreport.com – Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka lakukan kunjungan ke Dusun Muara Kate, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim) pada Minggu, 15 Juni 2025. Hal itu mendapat banyak perhatian dan harapan besar dari berbagai pihak, terutama terkait penyelesaian konflik tambang yang telah lama membayangi kehidupan warga.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Andi Faisal Assegaf menilai kunjungan tersebut sebagai langkah positif, tapi menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari pemerintah.
Menurutnya, masalah yang dihadapi warga Muara Kate tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang telah lama terabaikan.
“Kita tidak bisa membiarkan warga terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini, baik dari aspek hukum maupun regulasi pertambangan,” tegas Andi Faisal.
Dalam dialog bersama warga, Wapres Gibran berkomitmen untuk menyelesaikan kasus hukum yang masih menggantung serta memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat aktivitas angkutan batu bara atau hauling.
Janji tersebut disambut baik, tapi Andi Faisal mengingatkan pentingnya pengawasan agar janji tersebut tidak sekadar menjadi formalitas.
“Janji harus diikuti dengan tindakan. Kami di DPRD Kaltim akan terus mengawal agar masyarakat Muara Kate benar-benar mendapatkan keadilan,” tegasnya.
Selain itu, Ia juga menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap aktivitas pertambangan, khususnya penggunaan jalan umum sebagai jalur distribusi batu bara yang selama ini menjadi keluhan warga.
“Kita harus memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak dikorbankan demi industri. Regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik harus segera diterapkan,” pungkasnya.
