Kaltimreport.com – Peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV oleh Polda Kaltim disambut optimisme sekaligus kekhawatiran. Di balik seremoni itu, muncul pertanyaan apakah kehadiran fasilitas baru ini benar-benar akan menjawab krisis layanan kesehatan di Samarinda, atau sekadar menjadi proyek simbolis tanpa arah yang jelas.
DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit tidak boleh berhenti hanya pada acara peresmian semata. Wakil Ketua DPRD, Celni Pita Sari, mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar fungsi utama rumah sakit tetap terjaga, yaitu memberikan layanan kesehatan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita sudah belajar dari pandemi. Jumlah fasilitas kesehatan di Samarinda tidak sebanding dengan populasi. Jadi jangan sampai RS Bhayangkara ini dibangun hanya demi pencitraan institusi,” ujar Celni.
Lebih jauh, Celni menekankan agar pembangunan RS Bhayangkara tidak sekadar menambah infrastruktur, melainkan juga menjadi koreksi terhadap kelemahan sistem kesehatan sebelumnya. Menurutnya, pengawasan lintas sektor serta partisipasi publik sejak tahap awal akan menjadi penentu agar rumah sakit tidak hanya rampung secara fisik, melainkan juga benar-benar berfungsi.
“Kalau hanya dibangun lalu tidak digunakan secara maksimal, atau hanya bisa diakses oleh segelintir pihak, maka kita kembali mengulang kesalahan yang sama,” tambahnya.
