KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Penerapan Mobile Training Unit (MTU) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kutai Timur menjadi kebijakan strategis untuk menjawab kesenjangan kompetensi tenaga kerja konstruksi antarwilayah. Program ini memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah membaca persoalan struktural: lokasi pelatihan yang terpusat di kota membuat banyak pekerja di wilayah jauh tidak terakses.
Peluncuran MTU dilakukan di Sangatta beberapa waktu lalu dengan menghadirkan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor. Pemerintah menilai pelatihan keliling bukan sekadar kegiatan teknis, tetapi upaya memperbaiki rantai kompetensi yang mempengaruhi mutu pembangunan daerah.
“Akses adalah masalah utama. Dengan MTU, hambatan itu bisa diperbaiki,” tutur Noviari.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia, menjelaskan bahwa MTU akan menyasar pekerja konstruksi yang selama ini belum pernah mendapatkan pelatihan resmi. Keberadaan satu unit MTU dianggap cukup untuk memulai perbaikan bertahap, terutama untuk tenaga kerja terampil yang menjadi tulang punggung proyek infrastruktur.
“Kami hadirkan pelatihan dekat mereka agar proses sertifikasi tidak lagi jauh dari jangkauan,” ujarnya.
Secara struktural, program ini menjawab dua tantangan: kebutuhan percepatan pembangunan dan rendahnya jumlah tenaga lokal bersertifikat. Sertifikasi tidak hanya syarat administrasi, tetapi bagian dari sistem kualitas bangunan yang sering menjadi sorotan publik ketika terjadi kegagalan konstruksi. Dengan menggeser pusat pelatihan ke wilayah, pemerintah berusaha memutus ketergantungan terhadap tenaga dari luar daerah.
Program MTU juga sejalan dengan strategi pemerintah dalam memaksimalkan belanja daerah untuk SDM konstruksi. Pelatihan keliling dipandang lebih efisien dan mampu menjangkau lebih banyak pekerja daripada pola pelatihan terpusat.
“Model ini memang dirancang agar pembinaan tidak berhenti hanya karena jarak,” ucap Joni.
Dengan pelaksanaan yang direncanakan bergilir, MTU diharapkan mampu mendorong peningkatan kompetensi secara merata dan menjadi fondasi pembangunan infrastruktur yang lebih andal di Kutai Timur. (ADV/Diskominfo Kutim/—)
