KALTIMREPORT.COM, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah menata ulang arsitektur pengendalian inflasi untuk tahun 2026. Evaluasi kebijakan 2025 menunjukkan bahwa pendekatan berbasis rutinitas, seperti pasar murah massal, tidak selalu berkorelasi dengan kestabilan harga. Konteks inilah yang kemudian mendorong pemerintah menyusun strategi berbasis bukti dan pengukuran dampak yang lebih sistematis.
Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Kutim, Achmad Dony Erviady, menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan intervensi anggaran benar-benar menjawab sumber masalah. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga sepanjang 2025 sebagian besar disebabkan gangguan logistik, bukan margin pedagang.
“Subsidi tidak otomatis menyelesaikan persoalan ketika jalur suplai terganggu. Ini yang kami perbaiki,” ucapnya.
Menurut Dony, strategi baru menempatkan data harga harian sebagai tulang punggung kebijakan. Data tersebut akan menjadi indikator awal untuk membaca perilaku pasar, termasuk mendeteksi anomali sebelum memicu inflasi lebih besar.
“Ketika pola harga tidak wajar muncul, pemerintah harus hadir sebelum kepanikan terbentuk,” jelasnya.
Kutim juga memperluas jejaring distribusi dengan pemasok dari beberapa provinsi untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur pengiriman. Langkah ini didasarkan pada pengalaman tahun lalu ketika keterlambatan kapal menyebabkan harga sejumlah komoditas melonjak dalam waktu singkat. Dony menilai diversifikasi pasokan sebagai elemen penting agar intervensi lebih efektif.
Di sisi lain, anggaran yang terbatas pada 2025 menjadi faktor pendorong penyempurnaan kebijakan. Pemerintah menilai bahwa setiap rupiah harus bekerja secara optimal. Karena itu, intervensi 2026 diarahkan pada sasaran yang betul-betul membutuhkan dukungan.
“Tujuannya bukan memperbanyak kegiatan, tetapi memastikan setiap intervensi memiliki dampak yang terukur,” kata Dony.
Dengan pendekatan baru ini, Kutim berharap dapat menciptakan stabilitas harga yang tidak hanya bergantung pada kegiatan sementara, tetapi dibangun melalui sistem distribusi yang kuat dan pengambilan keputusan berbasis data. (ADV/Diskominfo Kutim/—).
