Kaltimreport – Upaya memperkuat kualitas demokrasi di tingkat daerah terus dilakukan oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fadly Imawan, S.P., M.P. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-2 yang berlangsung di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara. Pada Selasa (17/3/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat isu transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran sebagai pilar penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, tokoh setempat, serta para pemangku kepentingan, Fadly Imawan menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik. Ia menyebutkan bahwa transparansi, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan, menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, demokrasi tidak berhenti pada pelaksanaan pemilu saja, tetapi juga tercermin dari bagaimana pemerintah menjalankan amanah secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui arah kebijakan pembangunan serta penggunaan anggaran daerah.
Fadly mengakui bahwa penerapan transparansi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam tahap perencanaan program maupun pelaksanaan anggaran. Oleh sebab itu, kegiatan PDD ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Selain menghadirkan Fadly Imawan sebagai narasumber utama, kegiatan ini juga diisi oleh Regina Fabiola dan Umar Battong yang memberikan pemaparan terkait pentingnya sistem perencanaan terbuka dan pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam penyampaiannya, Regina Fabiola menegaskan bahwa transparansi merupakan hak masyarakat sekaligus kewajiban pemerintah. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi sangat penting untuk mencegah potensi penyimpangan serta memastikan program pembangunan tepat sasaran.
Sementara itu, Umar Battong menyoroti pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah daerah. Ia mendorong agar data perencanaan dan penganggaran dapat disajikan secara digital sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas.
Diskusi dalam kegiatan tersebut berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari peserta, terutama terkait praktik transparansi di daerah dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.
Para peserta juga berharap pemerintah daerah dapat lebih proaktif dalam menyediakan akses informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap peran dan haknya dalam mengawal pemerintahan semakin meningkat, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel di Kalimantan Timur.
