Kaltimreport.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin merasa prihatin atas minimnya realisasi pembangunan infrastruktur yang memadai di tiga kecamatan di kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Ia menginginkan peningkatan infrastruktur di tiga kecamatan yakni Tabang, Kembang Janggut dan Kenohan terdapat peningkatan.
Dia menyinggung besaran anggaran yang tersedia saat ini untuk peninggian jalan di kawasan tersebut. Dari rencana awal sebesar Rp50 miliar, hanya Rp20 miliar yang dialokasikan dalam APBD Murni Kukar.
“Awalnya memang dirancang Rp50 miliar, namun saat ini hanya Rp20 miliar karena fokusnya baru pada peninggian jalan. Harapannya di APBD perubahan nanti bisa ditambah, walaupun belum tentu bisa langsung terealisasi cepat,” ujarnya. Minggu, 8/6/2025.
Lebih lanjut, Ia menekankan bahwa ketiga wilayah tersebut sangat strategis, terutama karena intensitas kegiatan ekonomi masyarakat yang meningkat menjelang dan selama Ramadan.
“Ramadan kemarin cukup padat aktivitasnya, sehingga infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan,” tutur Salehuddin.
Selain itu, ia mengungkapkan masih adanya beberapa titik akses yang bergantung pada transportasi feri, yang menurutnya berdampak langsung pada distribusi logistik serta harga barang pokok.
“Kondisi jalan rusak dan distribusi yang terhambat berdampak pada daya beli masyarakat. Ini menjadi perhatian utama, apalagi dalam kondisi ekonomi nasional yang juga sedang melambat,” ucapnya.
Menyoroti solusi jangka panjang, Salehuddin kembali mengangkat rencana pembangunan konektivitas yang pernah dicanangkan oleh mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari, melalui skema pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Program itu dulu bertujuan menyambungkan tiga kecamatan tersebut. Saya kira itu perlu kita pertimbangkan kembali,” kata dia.
Pun, Dia juga meminta agar pemerintah daerah yang baru menyusun rencana pembangunan berbasis kajian menyeluruh, bukan hanya perbaikan sementara.
“Jangan hanya tambal sulam. Harus ada kajian yang matang untuk jangka panjang,” tegasnya.
Di akhir, Salehuddin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, terutama saat kabupaten menghadapi keterbatasan.
“Jika kabupaten mengalami kesulitan, tentu koordinasi dengan provinsi harus tetap dijaga agar bantuan bisa diberikan melalui mekanisme yang tersedia,” tutupnya.
