Kaltimreport.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, kembali menekankan perlunya pemerintah daerah memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki. Ia menilai sejumlah fasilitas dan lahan milik daerah masih belum dikelola secara optimal sehingga potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah terabaikan.
Hasanuddin mengungkapkan bahwa pemerintah kini mulai mengidentifikasi aset-aset strategis yang bisa dimonetisasi dengan pendekatan pengelolaan yang lebih profesional. Salah satu BUMD yang disebut memiliki peluang untuk terlibat adalah PT Mandiri Bangun Sarana (MBS).
“Beberapa waktu lalu saat kegiatan MTQ, ada aset daerah yang sebenarnya cukup representatif. Namun pengelolaannya belum maksimal. Dari situlah kemudian muncul gagasan untuk memanfaatkannya sebagai sumber PAD,” jelasnya.
Ia menilai bahwa pola kerja sama dengan pihak ketiga bisa menjadi solusi untuk memperbaiki tata kelola aset. Menurutnya, pengalaman swasta dalam mengelola fasilitas publik dapat memberi sentuhan profesional yang selama ini kurang terlihat dalam pengelolaan aset daerah.
“Kalau ditangani pihak yang biasa mengelola hotel atau fasilitas sejenis, hasilnya bisa lebih baik. Contohnya hotel atlet di Jakarta, setelah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, kualitasnya meningkat signifikan,” ujar Hasanuddin.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa skema kerja sama tersebut bukan semata-mata soal keuntungan jangka pendek, melainkan strategi agar aset daerah tidak hanya diam tanpa menghasilkan, bahkan menjadi beban biaya perawatan.
DPRD, kata Hasanuddin, mendukung penuh langkah Pemprov Kaltim untuk membuka ruang kompetisi bagi calon pengelola. Dengan demikian, pemerintah dapat menemukan investor atau operator terbaik yang mampu memberikan nilai tambah serta mengoptimalkan PAD.
“Ini momentum yang baik untuk menerapkan pengelolaan aset yang lebih modern dan profesional,” tambahnya.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa upaya efisiensi dan optimalisasi pendapatan daerah semakin mendesak dilakukan, terutama di tengah tekanan fiskal akibat pengurangan anggaran dari pemerintah pusat.
