Kaltimreport.com – Kebijakan pendidikan di Indonesia dinilai perlu segera menyesuaikan arah jurusan dan program studi dengan kebutuhan industri dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, guna mencegah meningkatnya jumlah lulusan yang tidak terserap di dunia kerja. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa langkah antisipatif ini menjadi kunci menghadapi dinamika pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.
Agusriansyah menilai bahwa pemerintah daerah maupun institusi pendidikan tinggi harus lebih proaktif memetakan kebutuhan industri yang terus berubah. Menurutnya, sinkronisasi antara dunia kampus dan dunia kerja masih belum maksimal, sehingga menciptakan kesenjangan antara kompetensi lulusan dan permintaan pasar.
“Ke depan, harus ada penyesuaian jurusan berdasarkan identifikasi kebutuhan 5–10 tahun mendatang. Jangan sampai para lulusan justru menjadi pengangguran S1,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan dunia kerja modern menuntut mahasiswa tidak hanya mengandalkan kompetensi akademik. Diperlukan keterampilan tambahan yang dapat memberikan nilai lebih serta meningkatkan daya saing lulusan ketika memasuki pasar kerja.
“Selain itu, mahasiswa harus dibekali keterampilan tambahan, dan pemerintah daerah perlu menganggarkan program-program yang membuka lapangan kerja bagi anak muda,” tambahnya.
Agusriansyah menilai penguatan kapasitas mahasiswa perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas kurikulum hingga penyediaan ruang kolaborasi yang mempertemukan mahasiswa dengan pelaku industri. Hal ini, menurutnya, akan menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan.
Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih berani mengambil langkah terobosan, tidak hanya menyesuaikan regulasi pendidikan tetapi juga mengembangkan program intervensi yang mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja berbasis inovasi dan teknologi.
