Kaltimreport.com – DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusul penyesuaian anggaran akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi ini menuntut pengelolaan keuangan yang lebih efektif agar seluruh program prioritas tetap berjalan sesuai target.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan menyeluruh terhadap realisasi anggaran OPD, termasuk memberikan catatan terkait kinerja yang belum optimal.
“OPD yang mampu merealisasikan anggaran dengan baik tentu akan menjadi catatan positif. Sementara OPD yang performanya belum memuaskan akan kita evaluasi,” jelas Salehuddin.
Evaluasi ini, lanjut Salehuddin, juga akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah provinsi dalam penerapan sistem reward dan punishment, agar pengelolaan keuangan daerah lebih tertata.
“Kami ingin memastikan OPD yang kinerjanya kurang maksimal mendapatkan perhatian, termasuk langkah-langkah perbaikan, sekaligus memberi apresiasi bagi yang bekerja baik,” tambahnya.
Salehuddin menegaskan bahwa penyesuaian anggaran bukan berarti menghentikan program, melainkan menuntut OPD lebih selektif dalam menentukan prioritas kegiatan yang sesuai visi dan misi Gubernur.
“Kegiatan yang kurang relevan akan dievaluasi, dan OPD harus fokus pada kegiatan prioritas agar anggaran terserap maksimal,” tegasnya.
Dengan langkah ini, DPRD berharap setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus memastikan program-program penting tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kegiatan tetap berjalan, namun disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Prioritas tetap menjadi fokus utama,” tutup Salehuddin.
