Kaltimreport.com– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong program Kukar Siap Kerja sebagai jembatan antara pencari kerja dan kebutuhan dunia industri.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, persoalan ketenagakerjaan tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Salah satu tantangan yang perlu dijawab adalah kesenjangan kompetensi antara tenaga kerja lokal dan kebutuhan perusahaan.
“Konsepnya adalah mendekatkan gap antara pemberi kerja dengan pencari kerja. Pemberi kerja memiliki kebutuhan kompetensi tertentu, sementara pencari kerja terkadang belum memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan,” ungkapnya, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, Pemkab Kukar berupaya menjawab persoalan tersebut melalui pelatihan yang sejak awal dirancang berdasarkan kebutuhan industri. Salah satunya dengan menggandeng SKK Migas yang membawahi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) di sektor migas.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Kukar mendorong pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, khususnya untuk pengembangan sumber daya manusia.
“CSR yang mereka miliki kita arahkan, utamanya untuk pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki,” ujarnya.
Aulia menjelaskan, peserta pelatihan nantinya diprioritaskan dari kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 5. Mereka disiapkan untuk mengikuti pelatihan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan dunia kerja.
Harapannya, peserta tidak berhenti pada tahap memperoleh sertifikat atau keterampilan. Setelah menyelesaikan pelatihan, mereka dapat memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke industri.
“Pelatihan kita ini sudah terkoneksi dengan para pemberi kerja. Harapannya, setelah selesai pelatihan bisa langsung diserap oleh industri atau para pemberi kerja,” jelasnya.
Dalam kerja sama tersebut, terdapat sejumlah bidang pelatihan yang menjadi fokus. Di antaranya operator loader, welder atau tenaga pengelasan, serta operator alat berat lainnya, termasuk pengemudi.
Program tersebut, kata Aulia, telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hingga saat ini, hampir 600 orang telah terserap melalui program pelatihan yang dijalankan.
Pemkab Kukar juga tengah mendorong agar standar pelatihan dapat dibuat lebih adaptif terhadap kebutuhan industri lokal. Salah satu contohnya pada pelatihan welder.
Selama ini, pelatihan welder menggunakan standar 4G dengan biaya yang cukup tinggi, mencapai sekitar Rp150 juta per peserta. Padahal, kebutuhan sejumlah sektor usaha di Kukar, seperti galangan kapal, belum tentu memerlukan tingkat kompetensi tersebut.
“Kita berharap standarnya bisa diturunkan sesuai kebutuhan dunia kerja, sehingga pembiayaannya bisa lebih rendah dan masyarakat yang ikut bisa lebih banyak,” ungkapnya.
Menurut Aulia, penyesuaian standar bukan berarti menurunkan kualitas tenaga kerja. Sebaliknya, pelatihan diharapkan lebih tepat sasaran karena disesuaikan dengan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan perusahaan.
Dengan pola tersebut, pemerintah daerah berperan menyiapkan calon tenaga kerja, sementara dunia usaha turut membuka ruang melalui dukungan pembiayaan dan kebutuhan tenaga kerja.
“Tidak ingin masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Tugas pemerintah daerah mencari anak-anak dari desil 1 sampai 5, kemudian SKK Migas yang membiayai. Kita berharap ini bisa terkolaborasi dengan baik,” pungkasnya. (ADV)
