Kaltimreport.com – Kebijakan baru yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terkait larangan siswa membawa kendaraan pribadi ke sekolah menjadi sorotan publik. Langkah ini dianggap sebagai upaya strategis untuk meningkatkan keselamatan pelajar sekaligus mengurangi kemacetan di sekitar lingkungan sekolah.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari berbagai pihak, termasuk DPRD Samarinda. Namun, implementasi kebijakan ini diharapkan disertai dengan penyediaan fasilitas transportasi umum yang memadai.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.
Menurutnya, larangan ini sejalan dengan aturan yang menyebutkan bahwa siswa, khususnya di tingkat SMP, belum memenuhi syarat untuk berkendara, termasuk belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
“Secara aturan, siswa hingga jenjang SMP memang belum diizinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum memenuhi usia yang dipersyaratkan, termasuk kepemilikan SIM. Maka dari itu, kami mendukung kebijakan agar siswa tidak menggunakan kendaraan pribadi,” ujar Novan.
Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini harus diimbangi dengan penyediaan transportasi umum yang mudah diakses oleh siswa.
Novan berharap Pemkot Samarinda dapat segera merealisasikan fasilitas transportasi tersebut demi mendukung kebijakan ini.
“Kami berharap fasilitas transportasi umum yang langsung melayani rute ke sekolah-sekolah dapat segera disediakan. Mudah-mudahan, transportasi ini dapat terealisasi dalam waktu dekat,” tutur Novan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebutuhan transportasi umum akan lebih dirasakan oleh siswa yang bersekolah di lokasi yang jauh dari tempat tinggal mereka.
Kebijakan zonasi yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah meminimalkan jarak sebagian besar siswa ke sekolah, namun masih ada beberapa sekolah yang memerlukan transportasi tambahan.
“Sebagian besar sekolah berada dalam radius 1 kilometer dari tempat tinggal siswa, sehingga bisa diakses dengan berjalan kaki. Namun, beberapa sekolah lain membutuhkan dukungan transportasi umum karena lokasinya yang lebih jauh,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Novan mengusulkan agar Pemkot memprioritaskan transportasi umum untuk sekolah-sekolah yang paling membutuhkan.
“Memang tidak semua sekolah membutuhkan fasilitas ini, tetapi setidaknya Pemkot Samarinda perlu segera menyediakan transportasi umum untuk sekolah yang memerlukannya,” tutupnya.
