Kaltimreport.com – Masalah kerusakan Jembatan Mahakam I di Samarinda pasca-insiden tabrakan kapal belum menunjukkan kejelasan perbaikan. Lambatnya tindak lanjut dari pihak terkait membuat anggota DPRD Kalimantan Timur angkat bicara, mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani aset strategis yang sangat penting bagi aktivitas masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin, menyayangkan minimnya progres penanganan, meskipun pihak pelaku insiden telah menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Ia menilai bahwa terlalu banyak waktu dihabiskan hanya untuk menghitung nilai kerugian tanpa ada langkah konkret di lapangan.
“Hingga sekarang, kita masih mendengar bahwa kerusakan sedang dihitung ulang oleh BPJN bersama konsultan. Tapi kapan hasilnya selesai? Itu yang tidak pernah dijelaskan secara pasti,” ujar Sabaruddin.
Kondisi ini, lanjut dia, menimbulkan ketidakpastian di kalangan warga Samarinda dan sekitarnya. Jembatan Mahakam I merupakan jalur vital yang menghubungkan sisi utara dan selatan kota, serta menjadi penopang utama lalu lintas barang dan jasa. Tanpa kejelasan waktu perbaikan, keresahan masyarakat terus tumbuh.
“Ini bukan hanya soal nilai kerugian. Publik menanti komitmen nyata dari pemerintah. Setiap hari, ribuan kendaraan melintasi jembatan ini. Jika terus dibiarkan, bisa berdampak besar terhadap pergerakan ekonomi,” tegasnya.
Menurut data sementara, kerusakan salah satu bagian jembatan disebut memerlukan anggaran sekitar Rp 30 miliar. Namun jumlah tersebut baru mencerminkan sebagian dari total kerusakan, dan belum ada kepastian resmi berapa nilai keseluruhannya atau dari mana anggaran perbaikan akan dikucurkan.
Sabaruddin menambahkan bahwa Komisi II akan terus mengawasi perkembangan kasus ini, termasuk membuka opsi pemanggilan pihak-pihak terkait dalam rapat resmi jika diperlukan. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak akan diam ketika fasilitas umum dibiarkan rusak terlalu lama.
“Kami memberi ruang kepada pihak teknis untuk bekerja, tetapi ruang itu bukan tanpa batas. Kalau progresnya mandek, kita akan segera undang mereka dalam forum resmi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa kejadian ini memperlihatkan kelemahan dalam sistem tanggap darurat dan koordinasi antarinstansi. Situasi ini menjadi ironi, mengingat Kaltim sedang bersiap menyambut pemindahan Ibu Kota Negara yang menuntut kesiapan infrastruktur berkualitas tinggi.
“Publik bisa kehilangan kepercayaan jika persoalan seperti ini tidak cepat diselesaikan. Ini menyangkut wibawa pemerintah daerah,” tambahnya.
Di akhir keterangannya, Sabaruddin mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan kepada masyarakat. Ia meyakini bahwa transparansi adalah fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Kalau memang butuh waktu, sampaikan. Kalau ada kendala teknis, jelaskan. Yang penting warga tahu dan merasa dilibatkan,” tutupnya.
Dengan posisi DPRD sebagai pengawas, Komisi II memastikan akan terus berada di barisan depan untuk mengawal perbaikan Jembatan Mahakam I hingga tuntas. Karena bagi mereka, fasilitas publik seperti ini adalah urusan mendesak, bukan untuk ditunda-tunda.
