Kaltimreport.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya sistem pengawasan dalam pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di wilayahnya. Ia menilai bahwa kelalaian ini tidak hanya berpotensi merugikan lingkungan, tetapi juga membahayakan masyarakat sekitar.
“Ketika pengawasan longgar, maka alam yang rusak dan masyarakat yang paling terdampak. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari,” ujar Hasanuddin dalam pernyataannya, Minggu, 11 Mei 2025.
Pria yang akrab disapa Hamas ini menyoroti berbagai proyek strategis seperti pembangunan jalan, gedung, dan kawasan industri yang kerap mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Ia menilai bahwa dalam banyak kasus, aspek ekologis hanya menjadi formalitas semata dan tidak diperhitungkan secara serius dalam proses pembangunan.
Hamas menekankan bahwa tanggung jawab pengawasan seharusnya tidak hanya berada di atas kertas. Ia meminta dinas-dinas teknis terkait agar turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan secara berkala, bukan hanya bertindak ketika kerusakan sudah terjadi.
“Pengawasan itu mestinya bersifat preventif, bukan reaktif. Kita harus mencegah, bukan menunggu bencana terjadi baru bertindak,” tegasnya.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian serius Hamas adalah dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ia menyayangkan bahwa dokumen yang seharusnya menjadi landasan dalam mengendalikan dampak pembangunan tersebut, sering kali hanya dijadikan pelengkap administrasi tanpa implementasi nyata.
“AMDAL harus disusun secara jujur dan menjadi panduan utama. Jika tidak, masyarakatlah yang akan menanggung akibatnya,” ujarnya.
Selain itu, Hamas juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Ia percaya bahwa warga yang tinggal di sekitar proyek adalah pihak yang paling pertama merasakan dampaknya, sehingga keterlibatan mereka menjadi sangat penting sebagai bagian dari kontrol sosial.
“Kita harus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. Mereka punya kepentingan langsung dan peka terhadap perubahan di sekitarnya,” jelasnya.
Pernyataan Hasanuddin menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap tahap pembangunan. Dengan pengawasan yang ketat dan keterlibatan publik yang aktif, proyek pembangunan tidak hanya akan berjalan lancar, tetapi juga berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.