Kaltimreport.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendalami penyusunan prognosis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 dengan melakukan rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, Komisi II DPRD Kaltim mengaku belum mendapatkan informasi lengkap akibat ketidakhadiran beberapa pimpinan OPD, khususnya dari Bapenda.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif semua OPD dalam menyusun prognosis anggaran. Ia menilai, tanpa kehadiran pihak yang berkompeten, proses penajaman anggaran akan tidak maksimal dan rawan kehilangan arah.
“Prognosis yang kita sampaikan memang ada beberapa tahapan karena memang seyogyanya ini bukan satu OPD saja, hampir semua OPD yang seharusnya kita lakukan bersama-sama, yang dilakukan oleh teman-teman baik itu Komisi 1, 2, 3, dan 4,” jelas Sabaruddin.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa idealnya proses pembahasan prognosis sudah dimulai sejak Mei hingga Agustus. Komisi II pun telah menjadwalkan pertemuan dengan mitra kerja, termasuk BPKAD dan Bapenda, untuk menelaah rencana pendapatan dan belanja daerah secara lebih rinci.
“Nah tentunya para OPD ini kan punya target, punya sasaran ke depannya. Karena selama ini kita sudah memasukin di bulan 5, idealnya ini memang startnya di bulan 5 sampai dengan bulan 7 maupun Agustus. Sampai detik sekarang ini kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan rapat dengan pendapat kepada mitra kita masing-masing,” ucapnya.
Menurut Sabaruddin, Komisi II memiliki fokus pada instansi yang menjadi sumber pendapatan daerah. Karena itu, mereka menunggu penjelasan detail dari Bapenda terkait capaian target dan sumber-sumber potensial pendapatan yang bisa digali lebih jauh.
“Kebetulan Komisi 2 ini melakukan prognosis dari BPKAD sama dengan Bapenda. Tentunya Bapenda ini yang adalah leading sector daripada Pemprov Kalimantan Timur, yang idealnya mereka inilah yang sumber dari pendapatan-pendapatan itu, tidak salah Komisi 2 akan meminta penjelasan yaitu terkait hari ini prognosisnya sejauh mana yang kita gali bersama-sama,” terang Sabaruddin.
Namun sayangnya, proses penggalian informasi tersebut belum berjalan optimal karena Kepala Bapenda tidak hadir dalam rapat bersama DPRD. Hal ini membuat Komisi II belum bisa mengakses informasi penting secara menyeluruh.
“Alhamdulillah pada hari ini kami sayangkan bahwa kepala Bapendanya disibukkan dengan kegiatan yang lain. Sehingga kita tidak bisa menggali secara detail hal-hal itu,” imbuhnya.
Pun, Sabaruddin menambahkan bahwa mereka tetap menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan BPKAD sebagai mitra strategis. Ia berharap Kepala BPKAD, Ismi, dapat hadir untuk menyampaikan informasi secara lengkap kepada dewan.
“Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan melakukan, tetap selalu melakukan, minta pandangan-pandangan yang lain kepada kehadirannya Ibu Ismi (Selaku Kepala BPKAD) nantinya gitu. Itu mungkin penjelasannya,” tuturnya.
Ketika ditanya apakah sudah ada informasi mengenai realisasi anggaran tahun berjalan, Sabaruddin menyatakan bahwa data tersebut juga belum tersedia. Menurutnya, hal seperti ini seharusnya disampaikan langsung oleh kepala dinas, bukan hanya perwakilan.
“Belum ada, makanya kita minta ini yang secara idealnya kepala-kepala dinasnya lah yang berkompetensi untuk melaksanakan itu. Nah, harapan kita tadi teman-teman ini yang diwakilkan oleh kepala dinasnya ini bisa memberikan informasinya secara akurasi,” pungkasnya.
