Kaltimreport.com – Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tercatat sekitar 10 ribu anak di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak mengenyam pendidikan formal. Angka ini memantik keprihatinan sekaligus mempertegas urgensi pelaksanaan program pendidikan gratis (Gratispol) yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menyebut bahwa kebijakan pendidikan gratis bukan sekadar jargon, tetapi solusi nyata untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.
“Salah satu cara mengurangi angka anak tidak sekolah adalah dengan menggratiskan biaya pendidikan. Inilah urgensi Gratispol bagi Kalimantan Timur,” tegas Darlis.
Namun, Darlis menekankan bahwa biaya sekolah hanyalah salah satu dari sekian hambatan. Di daerah pedalaman dan perbatasan, akses fisik dan biaya hidup menjadi kendala utama. Ia mencontohkan, calon mahasiswa dari Kutai Barat harus mengeluarkan biaya hingga Rp2 juta hanya untuk perjalanan menuju Samarinda.
“Di kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, atau Kukar, akses lebih mudah. Tapi di wilayah lain, ongkos transportasi, biaya kos, makan, hingga uang saku jadi beban besar bagi keluarga,” tuturnya.
Berangkat dari itu, Komisi IV DPRD Kaltim mendorong keterlibatan lebih aktif dari sektor swasta. Darlis mengusulkan agar program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) diarahkan untuk memberikan beasiswa dan bantuan biaya hidup bagi pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Kami dorong CSR digunakan untuk mendukung biaya hidup anak-anak, apalagi yang tinggal jauh dari pusat kota. Jadi bukan hanya beasiswa pendidikan, tapi juga penopang kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Pun, Darlis meyakini bahwa sinergi antara anggaran pemerintah dan kontribusi swasta dapat membuka akses pendidikan yang lebih inklusif. Pemerintah menanggung biaya pendidikan, sementara CSR menopang kehidupan pelajar selama menempuh pendidikan.
“Kalau dua kekuatan ini bisa disinergikan, insyaallah angka anak putus sekolah bisa ditekan. Termasuk mereka yang ingin kuliah tapi terhambat biaya,” tutupnya.
