Kaltimreport.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) daerah pemilihan (Dapil) kota samarinda, Abdul Giaz, mendorong lahirnya platform transportasi digital berbasis lokal sebagai alternatif terhadap dominasi perusahaan besar yang selama ini menguasai sektor layanan daring.
Menurutnya, digitalisasi transportasi seharusnya bukan sekadar soal efisiensi layanan, tetapi juga tentang pemerataan manfaat ekonomi. Ia menilai Kalimantan Timur memiliki sumber daya dan kebutuhan yang cukup untuk mengembangkan sistem sendiri yang dirancang, dikelola, dan dimiliki oleh masyarakat.
“Kita punya sumber daya, punya tenaga kerja, dan punya kebutuhan. Kenapa tidak kita buat sistem sendiri yang bisa memberikan nilai ekonomi langsung ke masyarakat lokal?” ujar Giaz.
Dikatakannya, gagasan tersebut mencakup skema kepemilikan kolektif, di mana masyarakat bisa terlibat sebagai pemegang saham, operator layanan, hingga pengembang teknologi. Dengan begitu, warga tidak hanya menjadi pengguna atau pekerja, melainkan bagian dari ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Pun, Giaz menilai dominasi korporasi besar selama ini membuat masyarakat lokal hanya menjadi pihak yang menikmati sisa nilai ekonomi. Dengan sistem lokal, Kalimantan Timur bisa membangun kedaulatan digitalnya sendiri.
“Kalau semua dikuasai korporasi besar, kita hanya jadi pengguna dan pekerja. Tapi kalau kita punya sistem sendiri, kita jadi penggeraknya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian fitur dan kebijakan dengan kondisi lokal, sesuatu yang sulit dilakukan oleh perusahaan yang dikendalikan dari pusat tanpa kepekaan terhadap kebutuhan daerah.
Tak hanya itu, Giaz mengatakan bahwa Platform lokal, akan memudahkan pemerintah daerah dalam menerapkan regulasi yang sesuai dan membuka ruang kolaborasi dengan komunitas teknologi, koperasi, serta pelaku UMKM.
Dengan dukungan kebijakan, Giaz meyakini Kalimantan Timur bisa menjadi pionir dalam membangun sistem transportasi digital berbasis daerah yang adil, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.
“Digitalisasi tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang. Harus jadi alat distribusi kesejahteraan,” tutupnya.
