Kaltimreport.com, Bontang – Upaya membumikan nilai-nilai demokrasi terus dilakukan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Henry Pailan. Dalam pelaksanaan Program Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-6, Henry menyasar warga Kota Bontang dengan tema “Hak dan Kewajiban Warga Negara”, Sabtu (19/7/2025).
Bertempat di Gedung Serbaguna Gereja Toraja Jemaat Kanaan, kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Turut hadir sebagai narasumber dr. Etha Rimba Paembonan, MBA, yang memberikan pandangan mengenai esensi menjadi warga negara dalam sistem demokrasi Indonesia.
Henry menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk edukasi politik bagi masyarakat. Menurutnya, demokrasi tidak boleh dimaknai sempit hanya sebagai momentum pemilu atau pilkada.
“Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi juga soal keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan,” kata Henry dalam sambutannya.
Politisi dari Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa salah satu indikator demokrasi yang sehat adalah partisipasi publik yang tinggi. Dalam proses pembangunan, masyarakat perlu memberikan masukan, pengawasan, bahkan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Kalau masyarakat ikut mengawasi dan memberi masukan, maka pembangunan bisa lebih tepat sasaran. Tapi kalau tidak ada partisipasi, bisa-bisa pembangunan itu lambat dan tidak menjawab kebutuhan,” jelasnya.
Henry berharap melalui sosialisasi ini masyarakat Bontang semakin memahami perannya, baik sebagai pemilik suara dalam pemilu maupun sebagai kontrol sosial dalam pemerintahan. Ia juga mengingatkan bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban yang melekat sebagai bagian dari sistem kenegaraan.
Sementara itu, dr. Etha Rimba menjelaskan bahwa warga negara Indonesia memiliki sejumlah hak yang dijamin konstitusi, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan, serta kebebasan berserikat dan berpendapat. Namun di sisi lain, ada juga kewajiban yang harus dijalankan seperti menaati hukum dan berkontribusi pada kehidupan berbangsa.
“Demokrasi berjalan sehat kalau warga negaranya aktif, sadar hak dan kewajibannya, dan mau terlibat dalam kehidupan sosial dan politik secara konstruktif,” tutur dr. Etha.
Kegiatan PDD ini menjadi bagian dari agenda rutin bulanan seluruh anggota DPRD Kaltim. Melalui kegiatan semacam ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif tentang arti penting demokrasi substansial, bukan hanya prosedural.
