Penguatan Demokrasi di Paser, Abdurahman Soroti Keterkaitan Politik dan Kesejahteraan

Kaltimreport.com, PASER – Masyarakat Kelurahan Pepara, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, mendapat pemahaman baru mengenai hubungan erat antara politik dan kesejahteraan sosial dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah yang digelar oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur, Abdurahman KA.S.M, pada Selasa (29/7/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung di RT 05 Kelurahan Pepara tersebut, Abdurahman menyampaikan bahwa praktik politik tidak boleh sekadar menjadi perebutan kekuasaan, melainkan harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan sosial masyarakat. Menurutnya, pembangunan sosial tidak akan tercapai tanpa keberpihakan politik yang jelas terhadap rakyat.

“Kalau politik dijalankan dengan benar, maka ia akan menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pemerataan kesejahteraan,” ucapnya di hadapan warga yang hadir.

Turut hadir sebagai pemateri, Jauhari, S.Pd., M.Pd dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Jamaluddin sebagai tokoh masyarakat. Keduanya mendorong warga untuk lebih aktif memahami peran politik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pengambilan kebijakan yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Jauhari menekankan pentingnya literasi politik di tengah masyarakat. Ia menilai masih banyak warga yang apatis dan kurang memahami bagaimana kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung.

“Kita tidak bisa hanya diam. Ketika kita pasif, maka keputusan penting bisa diambil tanpa mempertimbangkan suara rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Jamaluddin menyoroti bahwa kesejahteraan sosial bukan semata-mata soal bantuan pemerintah, melainkan hasil dari sistem politik yang adil dan inklusif. Ia mencontohkan, keberhasilan negara-negara maju dalam mencapai kesejahteraan tak lepas dari keterlibatan aktif warga dalam proses politik.

Abdurahman pun menambahkan bahwa keseimbangan antara kekuasaan dan kepentingan sosial harus dijaga.

“Politik tanpa dimensi sosial akan melahirkan kebijakan yang elitis. Sebaliknya, kesejahteraan tanpa kerangka politik akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang,” tegas politisi dari PKB itu.

Ia menutup acara dengan mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi. Menurutnya, partisipasi aktif warga dalam pemilu, musyawarah desa, hingga penyampaian aspirasi merupakan bentuk kontrol sosial yang penting dalam sistem demokrasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *