Kaltimreport.com, Bontang – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Henry Pailan, kembali melaksanakan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah yang sudah memasuki putaran ke-8. Agenda tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Gereja Toraja Jemaat Kanaan, Bontang, pada Sabtu (23/8/2025) dengan mengangkat tema “Kebijakan Lingkungan yang Berorientasi Kesinambungan dan Keadilan.”
Dalam paparannya, Henry Pailan, menekankan bahwa keadilan lingkungan merupakan salah satu konsep utama yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan pembangunan. Ia menilai bahwa pembangunan sering kali membawa dampak negatif terhadap alam dan masyarakat apabila tidak dikendalikan dengan prinsip keberlanjutan.
“Pembangunan berkelanjutan hanya bisa tercapai apabila kita tidak mengorbankan hak generasi mendatang. Keadilan lingkungan menuntut distribusi yang adil atas sumber daya, sekaligus tanggung jawab bersama dalam menanggung beban ekologis,” ujar Henry.
Politisi dari Partai Gerindra itu menambahkan, isu lingkungan kini tidak lagi sekadar persoalan teknis, melainkan sudah menjadi bagian dari politik ekologi. Oleh karena itu, menurutnya, setiap keputusan pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan ekologis, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini juga menghadirkan dua narasumber, yakni dr. Etha Rimba Paembonan, MBA, serta Semuel Rerung, A.Md, dengan moderator Paniwita TR. Para narasumber turut menekankan bahwa partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam mewujudkan demokrasi lingkungan.
“Transparansi dan keterlibatan warga adalah kunci. Mereka yang terdampak pembangunan berhak menentukan arah kebijakan, bukan sekadar menjadi penonton,” disampaikan salah satu narasumber dalam forum tersebut.
Selain itu, disoroti pula pentingnya menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk penghitungan kapasitas sumber daya, analisis dampak lingkungan, hingga pemerataan manfaat lintas wilayah dan generasi. Pemanfaatan sumber daya yang tidak terbarukan, tegas mereka, harus diimbangi dengan investasi pada energi bersih dan teknologi ramah lingkungan.
“Kita tidak boleh egois. Apa yang kita lakukan hari ini harus tetap memberi ruang hidup yang layak bagi anak cucu kita nanti,” ucap salah seorang pembicara.
Henry Pailan menutup kegiatan dengan menegaskan bahwa pengawasan atas pelaksanaan regulasi lingkungan adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya tugas pemerintah semata.
“Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan alam tetap lestari. Hanya dengan itu kesejahteraan masyarakat bisa benar-benar terjamin,” pungkasnya.
