Kaltimreport.com – Langkah Pemkot Samarinda yang tengah mengkaji pembangunan SPBU khusus untuk ASN masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik. Program tersebut digagas untuk mengurai antrean bahan bakar di SPBU umum dan meningkatkan efisiensi waktu kerja aparatur pemerintah.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai ide ini dapat menjadi terobosan, asalkan tidak berhenti di tataran wacana. Ia menilai fasilitas itu bisa memperbaiki kedisiplinan pegawai, namun tetap harus memperhatikan aspek regulasi dan pengawasan anggaran.
“Evaluasi teknis dan pengawasan anggaran harus jelas agar program berjalan tepat sasaran,” katanya, Rabu (28/09/2025).
Rohim juga mengingatkan bahwa persoalan antrean panjang di SPBU pernah menjadi keluhan masyarakat. Walau kini sudah lebih terkendali, potensi permasalahan serupa bisa kembali muncul apabila tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan SPBU khusus dianggap relevan, selama tidak menambah beban fiskal daerah.
Pemkot Samarinda dikabarkan sedang meninjau beberapa lokasi yang dinilai strategis, seperti Jalan HAMM Rifaddin, MT Haryono, dan Suryanata. DPRD berharap proses kajian ini disertai koordinasi lintas instansi agar hasilnya efektif dan transparan.
“DPRD menilai koordinasi antarinstansi perlu diperkuat agar pengelolaan SPBU berjalan transparan dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” pungkasnya.
